Manado, sulutzonecom -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memastikan bahwa pelayanan kesehatan bagi masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya, meskipun terjadi perubahan status kepesertaan JKN PBI akibat proses pemutakhiran data oleh pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, yang menekankan bahwa rumah sakit tidak boleh menjadikan persoalan administrasi sebagai penghalang dalam memberikan layanan medis kepada warga.
Menurutnya, seluruh direktur rumah sakit milik pemerintah provinsi telah diinstruksikan untuk mengutamakan pelayanan kesehatan, khususnya pada kondisi darurat di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Pasien tetap harus mendapatkan penanganan sesuai kebutuhan medisnya, terlepas dari status administratif kepesertaan JKN.
Gubernur juga mengingatkan bahwa aspek kemanusiaan menjadi landasan utama dalam pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis tetap harus dilayani sambil proses administrasi diselesaikan melalui koordinasi dengan BPJS Kesehatan dan instansi terkait.
Proses pembaruan data JKN PBI sendiri dilakukan pemerintah pusat sebagai bagian dari verifikasi dan penyesuaian data sosial ekonomi agar bantuan tepat sasaran. Pemerintah daerah pun berkomitmen membantu masyarakat dalam proses klarifikasi maupun reaktivasi kepesertaan bila diperlukan.