Editorial - Jelang "Reshuffle" Birokrasi Sulut: Rekomendasi Strategis Kepemimpinan YSK-Victor di Gerbang Pasifik

Oleh: Redaksi SulutZone.com

TEPAT 11 bulan telah berlalu sejak Yulius Selvanus Komaling (YSK) dan Victor Mailangkay dilantik pada 20 Februari 2025. Periode ini bukan lagi fase bulan madu, melainkan fase krusial pembuktian janji.

Dengan disahkannya Perda RPJMD 2025-2029 pada Agustus lalu, Gubernur YSK kini memegang "pedang" hukum untuk mengeksekusi visi “Menuju Sulawesi Utara yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan di Gerbang Pasifik”.

Namun, narasi besar ini tidak akan pernah menyentuh bumi jika mesin birokrasi di bawahnya masih menggunakan "gigi mundur" atau terjebak dalam nostalgia kenyamanan era sebelumnya.

Baca Juga: Gebrakan Dahsyat Gubernur Yulius Selvanus di Bolmong: Bawa Kabar Gembira yang Bikin Petani dan Masyarakat Sulut Sujud Syukur!

Perangkap Inersia: Mengapa "Reshuffle" Adalah Keharusan?

Dalam sebelas bulan terakhir, tantangan terbesar YSK-Victor bukanlah kekurangan anggaran, melainkan Inersia Birokrasi.

Pejabat eselon II yang dibentuk oleh pola kepemimpinan satu dekade terakhir cenderung memiliki loyalitas bayangan (shadow loyalty).

Akibatnya, sinkronisasi kebijakan seringkali terhambat oleh mentalitas "asal bapak senang" atau perlambatan administratif terhadap program-program inovatif berbasis Green, Blue, and Digital Economy.

Misi ketujuh dan kedelapan YSK tentang Clean Government dan sistem keuangan akuntabel menuntut adanya "sapu yang bersih".

Tidak mungkin membersihkan rumah dengan sapu yang kotor.

Oleh karena itu, penataan ulang kabinet bukan lagi soal politik bagi-bagi kursi, melainkan kebutuhan darurat efisiensi pembangunan.

Baca Juga: Kekayaan Kadis Pariwisata Sulut Kartika Devi Tanos Naik Drastis, Rp575 Juta pada 2016, Kini Lebih Rp23 Miliar

Peta Penempatan Strategis: Menaruh "Panglima" di Posisi Tepat

Untuk mengamankan delapan misi pembangunan, Redaksi SulutZone memberikan rekomendasi penempatan pejabat kepercayaan Gubernur pada pos-pos kunci berikut:

1. Sektor Akuntabilitas (The Guardian)