Dugaan Tidak Transparansi Lestari Foundation Mencuat di Langowan Barat

LANGOWAN BARAT — Tio Kaat, masyarakat Langowan Barat, secara terbuka mengungkapkan kekisruhan dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang digagas oleh Lestari Foundation.

Menurut penuturannya, proses koordinasi yang telah berjalan sejak bulan Mei lalu berjalan lancar, di mana seluruh aspek teknis kegiatan telah diselesaikan dan disepakati bersama.

Namun, situasi berbalik arah pada minggu pertama menjelang pelaksanaan, ketika poin-poin teknis yang telah disepakati mulai diubah satu per satu tanpa pemberitahuan yang jelas.

Baca Juga: KPK Dorong Komunikasi Publik Jadi Instrumen Transparansi dan Pencegahan Korupsi di Sulawesi Utara

"Sejak bulan Mei kami sudah berkoordinasi dengan pihak terkait. Semua teknis kegiatan sudah selesai diatur, kami tinggal menunggu tahap eksekusi. Namun tiba-tiba, tepat pada minggu pertama sebelum kegiatan dilaksanakan, satu per satu teknis yang sudah disepakati mulai diubah," ungkap Tio Kaat kepada awak media, Rabu (19/08/2026).

Lebih lanjut dijelaskan, ia bersama Rendy yang selama ini bertugas mengkoordinasikan kepentingan pihak Lestari Foundation dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, tiba-tiba tidak lagi dihubungi oleh pihak vendor.

Padahal, merekalah yang selama ini menjadi ujung tombak komunikasi dan memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai rencana.

Yang lebih menyayangkan, menurut Tio Kaat, pemerintah kecamatan justru mengambil sikap mencuci tangan atas permasalahan yang muncul.

Pihak kecamatan seolah-olah tidak mengetahui akar permasalahan yang terjadi, padahal seluruh dokumen dan kesepakatan teknis telah disampaikan dan diketahui oleh mereka sejak awal proses perencanaan.

Baca Juga: Dari Inspektorat ke DP3APMD hingga Kejari: Aksi Warga Maririk Kawal Ketat Polisi, Tuntut Hukum bagi Oknum Kades

"Kami bersama Rendy yang mengkoordinasikan pihak vendor dengan pemerintah kecamatan dan desa, tiba-tiba tidak lagi dihubungi. Termasuk pemerintah kecamatan yang mencuci tangan seakan-akan tidak tahu masalah ini. Padahal, semua teknis kegiatan sudah diketahui oleh pihak kecamatan," tegasnya.

Tio Kaat juga menyoroti ketidakkonsistenan sikap dari Lestari Foundation.

Di satu sisi, pihak vendor pernah menyatakan secara tegas bahwa mereka tidak dapat terikat secara langsung dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program ini.

Baca Juga: SD Inpres Amongena 2 Wakili Langowan Timur dalam Lomba TUB di Tondano

Namun kenyataannya, ketika memasuki tahap penerimaan manfaat CSR, justru seluruh proses penanganan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah.