Dugaan Tidak Transparansi Lestari Foundation Mencuat di Langowan Barat

Padahal, menurutnya, masyarakat seharusnya menjadi subjek utama dalam penerimaan dan pengelolaan bantuan tersebut.

Meskipun mengakui adanya miskomunikasi sebagai salah satu pemicu kekacauan ini, Tio Kaat menegaskan adanya indikasi kuat permainan di balik layar yang menyebabkan perubahan mendadak pada rencana yang telah matang tersebut.

Hal ini, menurutnya, terlihat dari diabaikannya tuntutan apresiasi yang disampaikan oleh beberapa generasi muda yang selama ini aktif mengkoordinasikan kepentingan pihak vendor dengan pemerintah.

Baca Juga: Kondisi Kelistrikan dan Upaya Penguatan Sistem Kelistrikan di Pulau Bunaken

Generasi muda Langowan Barat, melalui pernyataan tegasnya, menyampaikan bahwa aspirasi utama mereka sangat sederhana namun mendasar.

"Pernyataan utama dari kami generasi muda adalah, kami menginginkan distribusi pemerataan bantuan kepada seluruh masyarakat yang berhak menerimanya. Termasuk di dalamnya transparansi penuh terkait anggaran kegiatan," ujar perwakilan generasi muda dalam kesempatan terpisah.

Tuntutan ini, menurut mereka, bukanlah hal yang berlebihan mengingat menyangkut keberlanjutan program di masa mendatang.

Tanpa adanya pemerataan distribusi dan transparansi anggaran, dikhawatirkan program yang seharusnya membawa manfaat luas bagi masyarakat justru hanya akan dinikmati oleh segelintir pihak saja.

Akibatnya, tujuan mulia dari program CSR tidak akan pernah tercapai secara utuh dan keberlanjutan program di masa depan akan terancam.

Baca Juga: Rayakan HUT ke-81 RI, PLN Beri Diskon Tambah Daya 50% bagi Pelanggan

Permasalahan ini juga mengangkat kembali narasi yang berkembang di lingkungan "kampung presiden" tentang pentingnya keberpihakan nyata kepada masyarakat akar rumput.

Narasi tersebut menekankan bahwa setiap program yang dirancang untuk kepentingan rakyat harus benar-benar menyentuh mereka secara langsung, bukan justru terjebak dalam birokrasi yang berbelit atau praktik-praktik yang mengabaikan prinsip keadilan.

Kasus di Langowan Barat ini menjadi bukti nyata bagaimana sebuah program yang dirancang dengan baik di atas kertas dapat gagal di lapangan ketika prinsip-prinsip dasar tersebut diabaikan.

Baca Juga: 81 Tahun Indonesia Merdeka, AMAN Sulut Desak Pemerintah Segera Akui dan Lindungi Hak Masyarakat Adat

Tidak luput dari sorotan adalah sikap pemerintah kecamatan yang dinilai cenderung selalu "melempar bola" ketika menghadapi permasalahan dalam suatu kegiatan.