Dorong Ketahanan Pangan dan Hilirisasi, Pemerintah Perkuat Sektor Kelapa Lewat Pengelolaan Dana Sawit hingga Peremajaan Bibit

Sulutzone.com — Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dengan menetapkan sektor perkebunan rakyat, khususnya komoditas kelapa, sebagai salah satu prioritas utama pembangunan nasional. Kebijakan ini dihadirkan guna memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong hilirisasi produk perkebunan di dalam negeri.

Pesan dan direktif penting tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan saat mewakili Presiden RI dalam perhelatan akbar International Coconut Community (ICC) di Manado, Sulawesi Utara. Berbicara di hadapan para delegasi dengan mengusung tema "Coconut in Times of Uncertainty: Securing Food, Energy, and Livelihoods", Menko Pangan menegaskan bahwa fokus pemerintah kini bergeser dari perkebunan skala besar ke perkebunan rakyat.

"Sektor perkebunan menjadi direktif Bapak Presiden langsung untuk dikembangkan. Selama ini yang kita kembangkan adalah kebun-kebun besar. Namun, di tahun pertama pemerintahan Pak Prabowo, kita mulai memfokuskan perkebunan rakyat, antara lain kelapa, kopi, dan cengkih," ujar Menko Pangan saat membuka World Coconut Day di Manado, Kamis (8/10/2026).

Strategi RPJMN 2025–2029 dan Sinergi Lintas Kementerian

Kebijakan terpadu pengembangan kelapa nasional ini telah dituangkan secara resmi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027. Pembangunan sektor ini bertumpu pada dua pilar utama, yakni ketahanan pangan dan hilirisasi nasional.

Guna mengawal ekosistem perkelapaan dari hulu hingga hilir, koordinasi lintas lembaga diperkuat:

• Kemenko Pangan: Mengoordinasikan kebijakan lintas sektor pangan dan perkebunan.

• Kementerian Pertanian: Berfokus pada perbaikan sektor hulu, peningkatan produktivitas, serta penyediaan bibit unggul.

• Sektor Hilir: Mendorong industri olahan bernilai tambah tinggi di dalam negeri melalui dukungan investasi dan pendanaan strategis.

Mengatasi Tantangan Hulu dan Lonjakan Ekspor Kelapa Bulat

Pemerintah juga secara terbuka memetakan tantangan mendasar yang dihadapi sektor perkelapaan nasional. Di sektor hulu, mayoritas tanaman kelapa rakyat sudah berusia tua dengan ketinggian mencapai 7 hingga 8 meter sehingga menurunkan tingkat produktivitas.

Sementara itu, di sektor hilir, tingginya permintaan kelapa bulat dari pasar internasional seperti Tiongkok, Thailand, dan Vietnam memicu lonjakan harga lokal. Di sisi lain, kondisi ini menimbulkan keterbatasan pasokan bahan baku bagi industri pengolahan dalam negeri, sementara petani kopra mentah masih kerap menghadapi harga jual yang relatif rendah di kisaran Rp16.000 per kilogram.

"Percepatan peningkatan daya saing produk perkebunan, termasuk hilirisasinya, menjadi fokus utama. Nilai tambah dari pengolahan kelapa harus bisa dinikmati di dalam negeri," tegas Menko Pangan.

Pengalihan Dana Sawit dan Pengembangan Kawasan Baru 2027

Sebagai solusi konkret atas berbagai persoalan tersebut, pemerintah menyiapkan langkah-langkah terobosan. Pengelolaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) akan dialihkan di bawah koordinasi Kemenko Pangan. Sebagian alokasi dana pungutan sawit tersebut diarahkan untuk membiayai riset varietas unggul serta percepatan hilirisasi kelapa.

Selain itu, pemerintah mengalokasikan perluasan kawasan kelapa baru seluas 51.721 hektare pada tahun 2027 yang tersebar di Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bekerja sama dengan akademisi dan pelaku usaha, pemerintah juga menyiapkan lahan pembibitan seluas 200 hektare di Lampung guna mengembangkan varietas genjah yang dapat berbuah dalam waktu tiga tahun—jauh lebih cepat dibanding kelapa dalam lokal yang membutuhkan waktu enam hingga tujuh tahun.

Melalui forum ICC, Indonesia turut mengajak negara-negara anggota memperkuat kerja sama riset, teknologi perbenihan, pengolahan hilir, hingga perluasan akses pasar global demi mewujudkan perkebunan yang berkelanjutan dan mensejahterakan petani.