Kemlu Pastikan Tidak Ada WNI Jadi Korban Bencana Banjir Bandang dan Longsor Perbatasan Nepal-China

JAKARTA — Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia memastikan bahwa hingga saat ini belum ada laporan mengenai warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban atau terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda kawasan perbatasan Nepal dan China (Tibet), Rabu (26/8/2026).

Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, menyampaikan bahwa pemerintah terus memantau kondisi seluruh WNI di wilayah terdampak. Pemantauan intensif dilakukan melalui koordinasi erat bersama Konsul Kehormatan RI di Kathmandu serta jejaring komunitas masyarakat Indonesia setempat.

"Berdasarkan pemantauan dan komunikasi dengan pihak terkait, hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang terdampak," kata Heni dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/8/2026).

Pengawasan Ketat Wisatawan dan Pendaki

Kemlu memberikan perhatian khusus terhadap WNI yang bertandang ke Nepal sebagai wisatawan, terutama mereka yang sedang menjalani atau merencanakan aktivitas pendakian di area pegunungan.

Melalui KBRI Dhaka yang menaungi wilayah tersebut, pemerintah telah mengimbau seluruh agen perjalanan untuk segera melaporkan keberadaan dan kondisi terkini wisatawan Indonesia yang mereka dampingi.

Berdasarkan data resmi Kemlu RI, terdapat 45 WNI yang tercatat menetap di Nepal. Sebagian besar dari mereka berdomisili di ibu kota Kathmandu dan bekerja pada sektor perhotelan.

Ratusan Wisatawan Asing Dilaporkan Hilang

Bencana banjir bandang dan longsor yang dipicu cuaca ekstrem di perbatasan Nepal-Tibet menimbulkan dampak merusak yang parah. Otoritas Nepal mencatat setidaknya 384 orang dilaporkan hilang, di mana 290 di antaranya merupakan wisatawan asing dari berbagai negara seperti India, Malaysia, Jepang, Inggris, hingga Amerika Serikat.

Ringkasan Informasi Pemantauan WNI & Bencana

Kemlu bersama perwakilan RI di kawasan tersebut memastikan akan terus bersiap siaga memantau perkembangan situasi untuk meminimalisasi risiko terhadap keselamatan WNI.