Dana Transfer Dipangkas Rp200 Miliar, Andrei Angouw Pastikan Proyek Infrastruktur Manado Tetap 'Gaspol' di 2026

sulutzone.com -- Pemerintah Kota (Pemkot) Manado dipastikan harus memutar otak lebih keras pada tahun anggaran 2026.

Hal ini menyusul adanya kebijakan pemotongan dana transfer daerah dari pemerintah pusat yang mencapai angka fantastis, yakni Rp200 miliar.

Meski demikian, Wali Kota Manado Andrei Angouw menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di ibu kota Provinsi Sulawesi Utara ini tidak akan berhenti.

"Tahun 2026, program tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya, namun dengan anggaran yang lebih terbatas karena kebijakan pemotongan dana transfer daerah. Angkanya cukup besar, mencapai Rp200 miliar," ungkap Andrei dalam konferensi pers evaluasi 2025 dan program 2026 di Cafe D’Tang, Kelurahan Lawangirung, Jumat (23/1/2026).

Baca Juga: BPJN Sulut: MORR III Menjadi Kunci Pendukung KEK Bitung dan Solusi Logistik Manado

Fokus pada Optimalisasi Sumber Daya

Alih-alih mengeluh dengan pemangkasan anggaran tersebut, Andrei menyatakan bahwa pihaknya akan memaksimalkan sumber daya yang ada untuk memastikan pelayanan publik tetap prima.

"Sudah tugas kami untuk memenej itu. Kami tidak mau mengeluh, kami akan memaksimalkan sumber daya yang ada," tegasnya di hadapan jajaran pejabat Pemkot dan awak media.

Sejumlah proyek strategis yang dipastikan tetap berjalan di antaranya:

• Pembangunan Pedestrian: Kelanjutan penataan trotoar dan area pejalan kaki agar kota semakin estetis.

• Sarana Umum: Pembangunan dan perbaikan fasilitas publik bagi warga.

• Pendidikan: Perbaikan gedung-gedung sekolah akan terus berlanjut di tahun ini.

• Kesejahteraan: Insentif untuk rohaniawan dipastikan tetap ada, sembari menunggu acuan teknis dari pemerintah pusat.

Baca Juga: Evaluasi Kinerja 2025, Wali Kota Andrei Angouw Tekan PDAM Manado Perbaiki Kualitas Layanan

Misi Menarik Investasi

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota yang didampingi Wakil Wali Kota Richard Sualang dan Sekda Steven Dandel ini juga menekankan pentingnya peningkatan pendapatan daerah melalui sektor investasi.