45 Juta Orang Terancam Kelaparan di Dunia, Bagaimana dengan Indonesia?

Pemerintah telah melakukan reformasi besar-besaran di sektor pertanian dengan menerbitkan 13 Peraturan Presiden di sektor pertanian – jumlah terbanyak sepanjang sejarah – serta mencabut sekitar 500 regulasi internal yang dinilai menghambat percepatan program pertanian nasional.

Deregulasi ini bertujuan untuk memangkas rantai birokrasi, mempercepat distribusi sarana produksi, dan menurunkan biaya produksi petani.

"Kalau regulasi terlalu banyak, program tidak akan jalan. Karena itu kita pangkas regulasi yang menghambat agar produksi bisa naik lebih cepat," jelas Amran.

Reformasi paling signifikan terjadi pada tata kelola pupuk. Jika sebelumnya distribusi pupuk melibatkan ratusan regulasi dan persetujuan berlapis lintas daerah, kini mekanisme dipangkas menjadi jalur langsung dari Kementerian Pertanian ke Pupuk Indonesia hingga ke petani.

Baca Juga: Turun Tanpa Komando Panjang, Dandim 1312/Talaud, Letkol Arh. Yanuar Yudistira Gaspol Pantau Proyek KDKMP !

Dampaknya sangat besar, di mana biaya pupuk turun hingga 20 persen dan volume pupuk meningkat 700 ribu ton tanpa tambahan beban anggaran negara.

"Dulu petani sudah mau tanam, pupuk belum tiba. Sekarang distribusi langsung, cepat, dan tepat sasaran," ujarnya.

Modernisasi Tingkatkan Efisiensi dan Kesejahteraan Petani

Selain deregulasi, transformasi modernisasi pertanian juga menjadi kunci peningkatan produksi nasional.

Mekanisasi pertanian memungkinkan efisiensi tenaga kerja hingga 90 persen, mempercepat proses tanam dan panen, serta mendorong indeks pertanaman dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali tanam per tahun.

Baca Juga: HBD Ke-29 Wabup Talaud Anisya Gretsya Bambungan, Nelson Sangadi: Sosok Pemimpin Muda yang Menginspirasi

Efisiensi tersebut menurunkan biaya produksi hingga 50 persen dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani.

"Modernisasi pertanian membuat biaya produksi turun, panen lebih cepat, dan petani lebih sejahtera. Ini yang sedang kita dorong di seluruh Indonesia," kata Amran.

Peningkatan kesejahteraan petani terlihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang kini mencapai angka 125, tertinggi sepanjang sejarah.

Angka tersebut diperkuat dengan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram yang menghasilkan perputaran ekonomi hingga Rp 132 triliun di tingkat petani.