Mahfud MD Soroti Skandal Korupsi Pagar Laut hingga Whoosh, Nilai Hukum Tajam ke Bawah tapi Tumpul ke Atas

“Menurut UUD Pasal 11, kerja sama internasional yang membebani keuangan negara harus mendapat persetujuan DPR," jelas Mahfud.

"Tapi kita tidak pernah dengar kapan kontrak itu dibahas, siapa yang bertanggung jawab, dan di mana dokumennya,” imbuhnya.

Mahfud juga menyinggung perkara di Pertamina yang sempat mencuat dengan isu minyak oplosan.

Dalam proses persidangan, Mahfud membeberkan perkara tersebut justru berubah menjadi dugaan manipulasi kontrak.

Perubahan arah perkara ini dinilai menimbulkan tanda tanya di tengah publik.

Dugaan Persoalan Beban Politik Hukum

Menurut Mahfud, rangkaian kasus tersebut menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam dugaan beban politik hukum.

Guru besar Hukum Tata Negara itu menduga, terdapat beban politik yang membuat proses hukum tidak berjalan lurus dan konsisten.

“Kalau normal saja, tinggal diperintahkan kalau bersih klarifikasi, kalau bersalah proses hukum," sebut Mahfud.

"Tapi ini tersendat. Mungkin ada beban politik yang kita tidak tahu,” terangnya.

Meski menyampaikan kritik tajam, Mahfud menegaskan bahwa pandangannya bertujuan sebagai peringatan.

Mahfud menilai pembenahan politik hukum menjadi kunci agar hukum tidak berhenti sebagai slogan.

Hingga kini, tanpa keberanian menata politik hukum, Mahfud mengingatkan, kasus besar akan terus berulang dengan pola yang sama.*