Gus Miftah: Istana Menghormati Marwah Ulama

SULUTZONE.COM - Pendakwah Miftah Maulana Habiburrohman atau yang dikenal sebagai Gus Miftah menyebut penetapan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, sebagai gelanggang Muktamar ke-35 pada 27–31 Agustus 2026 adalah langkah PBNU untuk kembali ke akar sejarah.

“Nahdlatul Ulama itu lahir jauh sebelum Republik ini menjejakkan kakinya di bumi nusantara. Usianya matang, akar sejarahnya menghujam kuat di bilik-bilik pesantren,” ujar Gus Miftah dalam keterangannya, dikutip pada Selasa, 11 Agustus 2026.

Lebih lanjut, Tambakberas menurut Gus Miftah adalah tanah tempat Mbah Wahab Chasbullah memupuk gagasan kebangsaan dan keagamaan yang lentur sekaligus kokoh. “Di tempat yang barokah ini, idealnya tidak boleh ada kotoran pragmatisme politik yang merusak udara pesantren,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Gus Miftah meyakini bahwa Istana atau Presiden sama sekali tidak ikut campur, tidak mengintervensi, dan tidak terlibat dalam pemilihan Rais 'Aam maupun Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-35 di Tambakberas, Jombang.

“Di sinilah letak kearifan Presiden. Beliau tahu persis batas demarkasi antara kekuasaan politik dan kedaulatan moral jam'iyah. Sebab, mengintervensi NU sama artinya dengan merobohkan tiang penyangga moral civil society yang selama ini berdiri tegak meneduhkan bangsa,” ungkap Gus Miftah.

“Sikap tegas ini bukan sekadar basa-basi politik atau pembelaan diri. Ini adalah sikap dasar yang lahir dari rasa hormat yang mendalam. Istana sangat mengerti posisi. Menghormati marwah ulama bukan dengan cara ikut mengatur mereka, melainkan dengan memberikan ruang kedaulatan penuh bagi para kiai untuk menentukan masa depan jam’iyahnya,” jelasnya.

Gus Miftah: Tak Elok Menjual Nama Istana di Muktamar

Gus Miftah mengungkapkan bahwa bagi pemerintah, NU adalah jangkar yang bukan sekadar mitra strategis dalam urusan pembangunan fisik, melainkan penentu arah moral bangsa.

“Ketika politik elektoral sering kali bising dan mengaburkan nalar, suara dari pesantrenlah yang menjadi pengingat yang jernih. NU adalah tiang utama civil society di Indonesia. Jika tiang ini ikut digoyang oleh syahwat politik kekuasaan, runtuhlah atap moral bangsa ini,” terangnya.

“Jadi, sangat tidak elok jika masih ada pihak-pihak yang bergerak di bawah tanah, berbisik di lorong-lorong Muktamar, lalu menjual nama Istana. ‘Sudah dapat restu,’ atau ‘Ini titipan Pusat,’” tambahnya.

Maka, menurut pandangan Gus Miftah, sudah saatnya kini mereka yang gemar mengklaim sepihak, lalu mengaku-ngaku mendapat ‘restu Istana’ untuk maju sebagai pemimpin NU agar segera berhenti.

“Klaim semacam itu bukan hanya kurang etis, tetapi juga bisa mengganggu akal sehat umat dan marwah para kiai dan juga menodai marwah serta kehormatan Presiden,” tegasnya.

Gus Miftah kembali mengingatkan bahwa sudah sewajarnya untuk berhenti menjual nama Presiden demi syahwat kekuasaan personal. Begitu juga bagi para provokator yang sengaja menghembuskan isu intervensi untuk mengeruhkan suasana: berhentilah.

“Jangan mengkerdilkan forum suci para ulama ini menjadi sekadar arena perebutan pengaruh politik praktis,” sambungnya.

“Apalagi jika figur yang dijajakan itu, mohon maaf, jauh dari harapan umat. Dinilai kurang kapasitas dan tidak mempunyai rekam jejak yang memadai dalam menahkodai ormas terbesar di dunia ini. Jangankan menyatukan umat, memimpin kelompoknya sendiri dari godaan ambisi saja belum bisa dinyatakan lulus,” ujar Gus Miftah lagi.