MANADO, SULUTZONE.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kembali mengukuhkan torehan prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan daerah. Di bawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, Pemprov Sulut sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk yang ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Prestasi membanggakan ini diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulut dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Ruang Rapat DPRD Sulut, Selasa (2/6/2026).
Realisasi APBD 2025: Fiskal Sehat dan Aset Meningkat Tajam
Dalam sambutannya, Gubernur Yulius Selvanus memaparkan kinerja keuangan daerah yang solid sepanjang Tahun Anggaran 2025. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp3,65 triliun atau 96,38 persen dari target. Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp3,32 triliun (91,36 persen dari anggaran), yang mencerminkan efisiensi dan penajaman program prioritas yang semakin membaik.
"Kinerja APBD Tahun 2025 juga ditandai dengan terjaganya posisi fiskal daerah yang tercermin dari SiLPA sebesar Rp177,13 miliar," ujar Gubernur Yulius.
Tak hanya itu, total aset Pemprov Sulut melonjak signifikan dari Rp10,78 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp11,50 triliun pada tahun 2025—bertambah sekitar Rp710,66 miliar. Di sisi lain, komitmen penyehatan fiskal dibuktikan dengan penurunan total kewajiban (utang) daerah secara drastis sebesar Rp414 miliar, dari Rp1,26 triliun (2024) menjadi Rp849,77 miliar pada tahun 2025.
Mengutip Pesan Presiden Prabowo: Jangan Main-Main dengan Uang Rakyat!
Meski menyambut gembira raihan WTP ke-12 ini, Gubernur Yulius mengingatkan jajarannya agar tidak terlena. Ia secara khusus mengutip instruksi tegas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
"Presiden Prabowo Subianto pernah menegaskan bahwa 'Setiap rupiah uang rakyat harus dijaga. Jangan bermain-main dengan uang rakyat.' Pesan ini memiliki makna mendalam. Opini WTP bukan sekadar pengakuan di atas kertas, melainkan amanah untuk memastikan setiap rupiah dikelola dengan penuh integritas," tegas mantan Staf Khusus Menhan tersebut.
Baca Juga: Babinsa Koramin 1312'06/ Nanusa Kunjungi SDN Inpres Karatung Kecamatan Nanusa
Ia juga menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah untuk memberikan perhatian serius terhadap temuan pemeriksaan yang berulang dan segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara konsisten.
Rentetan Prestasi Sulut di Tahun 2025–2026
Selain sukses di bidang keuangan, momentum ini juga merangkum berbagai capaian strategis Pemprov Sulut yang berdampak langsung pada masyarakat, di antaranya:
Revitalisasi Museum Negeri Sulut: Kini bertransformasi menjadi ruang edukasi dan destinasi wisata budaya modern, yang baru saja diresmikan oleh Menteri Kebudayaan RI pada 22 Mei 2026.
Artikel Terkait
Ronald Kandoli Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila, Tegaskan Pancasila Perekat Persatuan Bangsa
Ronald Kandoli Tegas! PPPK di Mitra Terima SK Perpanjangan, Kinerja Jadi Penentu Kelanjutan Kontrak
Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia : Pemkab Kepulauan Talaud Peringati Hari Lahir Pancasila 2026 dengan Khidmat
Demo Karyawan dan Tenant IT Center Manado, Serukan Stop Kriminalisasi dan Lindungi Ribuan Lapangan Kerja
Menenun Harapan dari Ruas Kasamaan–Sembel: Langkah Nyata PLN Hidupkan Ekonomi Desa Tempang Dua Lewat Paving Blok
Fajar Baru di Suka Damai: Jalan Tani PLN Pangkas Biaya, Senyum Petani Merebak
Dukung Ekonomi Warga Babinsa Serma Olden Wanua Bantu Olah Kelapa Jadi Kopra
Babinsa Serka Arnisto Towoliu Laksanakan Komsos Bersama Tukang Kayu di Desa Bulude, Pererat Silaturahmi dan Sinergitas
Pastikan Kegiatan Bongkar Muat Aman dan Lancar Babinsa koramil 1312- 02/lirung Serka Henok Manurat laksanakan Pemantauan penumpang kapal
Babinsa Koramin 1312'06/ Nanusa Kunjungi SDN Inpres Karatung Kecamatan Nanusa