Eko kini telah divonis bersalah menerima gratifikasi sebesar Rp 23,5 miliar dan dijatuhi hukuman 6 tahun penjara.
Polda Metro Jaya, melalui Dirkrimsus Kombes Ade Safri Simanjuntak, menyatakan akan mengusut tuntas kasus pertemuan Marwata dan Eko.
"Selanjutnya atas dasar laporan informasi tersebut telah diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan dan Springas pada tanggal 5 April 2024 dan telah diperbarui atau diperpanjang pada tanggal 9 September 2024," ujar Simanjuntak kepada wartawan pada Jumat (27/9).
Sejauh ini, 17 orang saksi telah dimintai keterangan terkait aduan tersebut, termasuk Eko sendiri.
Penyidik masih mencari dugaan tindak pidana dalam aduan tersebut.
Aturan Ketat: Pimpinan KPK Dilarang Bertemu Tersangka Korupsi
Sebagai informasi, berdasarkan aturan yang berlaku, pimpinan KPK dilarang bertemu dengan tersangka kasus korupsi.
Aturan ini tertuang dalam Pasal 36 UU KPK yang berbunyi:
"Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang:
a. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun;
b. menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan;
c. menjabat komisaris atau direksi suatu perseroan, organ yayasan, pengawas atau pengurus koperasi, dan jabatan profesi lainnya atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut."
Pelanggaran Pasal 36 ini dapat dikenai hukuman penjara selama 5 tahun.