Ketiga, Stabilitas Sosial, ia meminta pemerintah pusat untuk tidak membiarkan aspirasi ini menggantung tanpa kepastian guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
“Kami di BEM Nusantara berdiri bersama rakyat Luwu. Ini bukan soal memecah belah, melainkan tentang menunaikan janji sejarah sejak era Orde Lama. Presiden Prabowo harus membuktikan bahwa kepemimpinannya hadir sebagai pendengar yang baik bagi daerah yang selama ini kurang mendapat perhatian,” tegas Mahliga.
Baca Juga: Instruksi Tegas Dandim Talaud: Prajurit Harus Jadi Teladan dan Hindari Segala Bentuk Konflik
Desakan Pencabutan Moratorium
Lebih lanjut, BEM Nusantara menyoroti hambatan teknis berupa moratorium pemekaran daerah.
Mahliga meminta pemerintah melakukan kajian khusus atau diskresi bagi strategi wilayah seperti Luwu Raya yang secara geografis, administratif, dan kemandirian ekonomi sudah sangat layak untuk berdiri sendiri.
Baca Juga: Situasi Memanas di Lanal Melonguane, Wabup Anisya Bambungan Pasang Badan Redam Amarah Massa
Pernyataan sikap ini ditegaskan sebagai awal dari pengawalan panjang BEM Nusantara terhadap isu kedaerahan.
Jika tidak ada respons konkret dalam waktu dekat, BEM Nusantara berencana melakukan konsolidasi nasional dengan elemen mahasiswa lainnya untuk memperkuat gerakan kolektif hingga aspirasi rakyat Luwu yang didengarkan oleh Istana.
Artikel Terkait
Soliditas Kawal Demokrasi: Pemkab Talaud, KPU, Bawaslu, TNI-Polri Bersatu Sahkan Anggaran PSU Essang
Hasil Seminar Nasional JPPR : Rekonstruksi Demokrasi Melalui Revisi Undang-Undang Pemilu
Garda Terdepan Demokrasi, Kapolres Talaud Kawal Ketat Pleno PSU, Hasil Pilkada Aman Terkendali
Talaud Gelar Upacara Bermakna: Semangat Kartini dan Otonomi Daerah Bersinergi Membangun
Aksi Demo Pemekaran Luwu Raya Lumpuhkan Trans Sulawesi, Penumpang Bus Terlantar di Walenrang