BEM Nusantara Desak Presiden Prabowo Seriusi Masyarakat Luwu Raya

SulutZone, JAKARTA – Masyarakat yang tinggal di daerah Luwu raya terus melakukan serangkain upaya untuk membentuk daerah otonomi sendiri.

Perjuangan rakyat tersebut disambung lidahnya oleh Sekretaris Pusat BEM Nusantara, Mahliga Nurlang.

Pada media ia mendesak Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan atensi serius terhadap tuntutan masyarakat Luwu yang ingin memisahkan diri dari Provinsi Sulawesi Selatan.

Baca Juga: Maksimalkan Pelayanan, Andrei Angow Perbaharui Kantor Kecamatan Mapanget

Langkah ini diambil untuk menanggapi gelombang aspirasi masyarakat Luwu yang kian masif.

Pemekaran wilayah dinilai menjadi solusi konkret untuk mengefektifkan pelayanan publik dan mempercepat strategi pembangunan di wilayah tersebut.

Wacana Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya—yang meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, dan Kota Palopo—telah mencapai babak baru.

Para kepala daerah di wilayah tersebut secara resmi mendeklarasikan kesiapan dan dukungan penuh terhadap pemekaran ini pada tanggal 23 Januari 2026, bertepatan dengan momentum Peringatan Hari Perlawanan Rakyat Luwu (HPRL). 

Baca Juga: Ketua Bemnus Tolak Pilkada Dipilih DPRD

Mahliga Nurlang, yang juga merupakan putra daerah Tana Luwu, menegaskan tiga poin krusial dalam pernyataan sikapnya:

Pertama, Urgensi Kesejahteraan, ia menilai pemekaran bukan sekadar isu politik, melainkan kebutuhan mendesak untuk memperpendek rentang kendali administrasi demi pemerataan pembangunan ekonomi.

Kedua, Realisasi Visi Prabowo-Gibran, BEM Nusantara menagih janji visi “Membangun dari Pinggiran”.

Luwu Raya memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, namun pemanfaatannya terhambat oleh birokrasi yang terlalu panjang dan kekayaan SDA tidak berimbas lurus terhadap sejahteraan rakyat Luwu 

Baca Juga: Pemda Talaud Fasilitasi Dialog & Musyawara Terkait Insiden Di Melonguane