JAKARTA, SULUTZONE.COM – Ketua DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi, menyatakan pihaknya menghormati keputusan Partai Demokrat yang kini berbalik arah mendukung wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.

Prasetyo menilai perubahan sikap tersebut merupakan hak kedaulatan internal Partai Demokrat yang pastinya telah melalui kajian mendalam. Ia membantah adanya tekanan atau pendekatan khusus dari Gerindra untuk memengaruhi sikap partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersebut.

"Setiap partai tentu memiliki pandangan sendiri. Saya yakin keputusan itu tidak diambil tanpa perhitungan dan kajian yang serius," ujar Prasetyo usai menghadiri acara penyerahan bonus atlet SEA Games di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Alasan Biaya Politik Tinggi

Prasetyo, yang juga menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara, mengungkapkan bahwa tingginya biaya politik menjadi alasan utama mengapa mekanisme Pilkada melalui DPRD kembali diwacanakan. Beban finansial yang besar bagi calon kepala daerah serta anggaran negara yang tinggi untuk Pilkada langsung menjadi pertimbangan serius.

Ia juga menegaskan bahwa gagasan ini sejalan dengan pandangan Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Gerindra. "Dalam kajian internal Gerindra, kami memang termasuk pihak yang berpendapat agar sistem pemilihan kepala daerah dikembalikan melalui DPRD," tegasnya.

Pro dan Kontra di Masyarakat

Meski wacana ini menguat di lingkaran partai koalisi, Prasetyo menyadari adanya gelombang penolakan dari publik. Berdasarkan data terbaru, sebanyak 66,1 persen responden menyatakan tidak setuju jika Pilkada dikembalikan ke DPRD.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah mengaku tetap membuka ruang bagi aspirasi masyarakat jika wacana ini masuk dalam pembahasan resmi di parlemen.

"Dalam setiap kebijakan pasti ada yang pro dan kontra. Itu sesuatu yang normal dalam demokrasi dan tidak menjadi persoalan," tambah Prasetyo.

Pergeseran Sikap Demokrat

Sebelumnya, Partai Demokrat dikenal sebagai penolak keras usulan Pilkada melalui DPRD. Sikap tersebut berakar dari kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) semasa menjabat sebagai Presiden RI ke-6 yang tetap mempertahankan sistem pemilihan langsung. Namun, kini Demokrat memilih bergabung dengan barisan pendukung mekanisme pemilihan lewat legislatif daerah.***