Usai Diam-diaman di Sidang Kabinet, Intip Beda Pandangan Purbaya vs Luhut soal Whoosh yang Dianggap Beban Fiskal Negara

Sulutzone.com - Dua tokoh ekonomi di Kabinet Merah Putih, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mendadak menjadi sorotan saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 20 Oktober 2025.

Kala itu, sebagian publik menyoroti Purbaya dan Luhut yang terlihat duduk berjauhan tanpa banyak interaksi. Pemandangan tersebut memunculkan isu keduanya yang berseteru.

Menyikapi spekulasi yang melebar, Purbaya buru-buru memastikan tentang hubungannya dengan Luhut yang dianggap baik-baik saja.

“Baik hubungan saya sama dia, nggak ada masalah,” kata Purbaya kepada awak media di Kompleks Parlemen Jakarta, pada Senin, 20 Oktober 2025.

Ia bahkan menjelaskan, alasan mereka tampak tak bertegur sapa hanyalah karena posisi duduk yang berjauhan.

“Kan jauh berapa kursi, masa ‘Pak Luhut, Pak Luhut’,” ujar Purbaya sembari tersenyum.

Kendati demikian, isu “perang dingin” di antara dua tokoh dalam bidang ekonomi di pemerintahan Prabowo-Gibran itu bukan tanpa alasan.

Dalam beberapa pekan terakhir, keduanya kerap melontarkan pandangan yang berbeda, mulai dari polemik utang proyek kereta cepat Whoosh hingga rencana pendirian family office yang digagas Luhut. Begini ceritanya.

Polemik Utang Proyek Whoosh

Pernah terjadi beda pendapat antara Purbaya dan Luhut, hal itu bermula dari persoalan utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), operator proyek kereta cepat atau Whoosh.

Purbaya menegaskan, beban utang tersebut seharusnya tidak ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia yang menaungi proyek itu.

“Kalau pakai APBN agak lucu. Karena untungnya ke dia (Danantara), susahnya ke kita,” ujar Purbaya kepada awak media di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin, 13 Oktober 2025.

Menurut Purbaya, Danantara selama ini telah menerima dividen besar dari BUMN, mencapai Rp80 triliun. Karena itu, menurutnya tidak masuk akal jika keuntungan dinikmati Danantara, tetapi tanggung jawab utang justru dibebankan kepada APBN.

“Harusnya kalau diambil dividen BUMN, ambil semua, termasuk bebannya,” katanya.