Sulutzone.com - Presiden Prabowo turut memberikan sederet update terkait pelaksanaan ibadah haji dalam Sidang Kabinet Paripurna untuk memperingati setahun Prabowo-Gibran di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Senin, 20 Oktober 2025.
Presiden Prabowo juga mengungkapkan alasan dibentuknya Kementerian Haji (Kemenhaj) yang akan lebih fokus mengurus haji setelah sebelumnya menjadi kewenangan Kementerian Agama (Kemenag).
Pembentukan Kementerian Haji rupanya adalah permintaan khusus dari Arab Saudi untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi terkait ibadah haji.
“Kita mendirikan Kementerian Haji karena permintaan Arab Saudi, mereka bilang urusan haji adalah menteri haji, jadi kami minta urusannya sama pejabat,” ungkap Prabowo saat memberikan pidato sambutan.
“Dia maunya menteri, apa boleh buat, kita menyesuaikan,” imbuhnya.
Menurunkan Biaya dan Waktu Antre Haji
Menjadi ibadah yang harus mengeluarkan banyak uang, Prabowo menyatakan pemerintah tengah berusaha untuk bisa menurunkan biaya jemaah haji.
“Saya minta biaya haji harus terus turun, bisa dengan efisiensi dan pelaksanaannya yang bersih,” ucap Prabowo.
Tak hanya biaya haji yang sedang diupayakan untuk turun, waktu antrean menunggu pun juga sedang berusaha dikurangi agar tak terlalu lama calon jemaah haji Indonesia bisa berangkat ke Tanah Suci.
“Waktu tunggu haji juga bisa dipercepat dari 40 tahun, sekarang hampir setengah kita potong, tunggu 26 tahun. Tapi, itu masih lama juga, kita berusaha untuk memotong lebih,” terangnya.
Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah
Dalam pidato itu, Prabowo juga membahas tentang Kampung Haji Indonesia yang diperuntukkan bagi jemaah Indonesia untuk memudahkan proses ibadah.
“Alhamdulillah pemerintah Arab Saudi untuk pertama kali dalam sejarah setuju pembangunan kampung Indonesia di kota Makkah, pemerintah Arab Saudi akhirnya saya datangi berapa kali, saya lobby terus mungkin beliau kasihan sama kita,” kata Ketum Partai Gerindra itu.
“Untuk pertama kali dalam sejarah diizinkan negara asing memiliki lahan, memiliki tanah di kota suci, diubah undang-undangnya khusus untuk kita, kita negara pertama, ini luar biasa,” paparnya.
Artikel Terkait
Menkeu Purbaya Singgung Korupsi dan Lemahnya Tata Kelola Daerah dari Bekasi hingga Sumsel
Yusril Ihza Mahendra Beri Update soal Komisi Reformasi Polri, Minta Publik Bersabar Pengumuman Resmi dari Presiden
Saking Jumbonya Kerugian Negara di Kasus Korupsi Ekspor CPO, Prabowo Sampai Salah Sebut Angka Triliun Jadi Miliar
Menkeu Purbaya Setel Alarm Bahaya bagi Ekonomi RI: Anggaran Triliunan Pemda Parkir di Bank, Serapan FLPP Lamban
Presiden Prabowo Pamer Kesuksesan MBG di Sidang Paripurna Kabinet, Klaim Kasus Keracunan Masih di Koridor Aman
Resahnya Warga Cari Kerja Jadi Sorotan Prabowo di Sidang Kabinet, Lihat Lagi Target Menkeu Purbaya di Akhir 2025
Soal Oknum Mahasiswa Pembuli Timothy Anugerah Dituntut DO, Lihat Lagi Deret Sanksi versi Permendikbudristek
Hebohnya Fans Garuda Cari Sosok Pelatih Baru di Medsos, Bikin Timur Kapadze Tersanjung hingga Ungkap Belum Ada Tawaran
China Siap Lanjutkan Kerja Sama dengan Indonesia dalam Proyek Whoosh, Klaim Dampak Positif di Sektor Perekonomian
Sebut Investasi pada SDM, Presiden Prabowo Beberkan Rencana Pendidikan di Indonesia saat Sidang Paripurna Kabinet