Apa Yang Dibahas Konferensi ICFP-JCLI ke-2?

SulutZone.com - Di tengah laju inovasi digital yang semakin cepat, pentingnya kerangka kerja regulasi yang kuat dan adaptif untuk bank sentral menjadi semakin mendesak.

Ini bukanlah tugas yang mudah; sebaliknya, ini adalah tantangan luar biasa yang memerlukan fleksibilitas, pemikiran inovatif, dan kerjasama yang erat antara berbagai pihak.

Konferensi Internasional dan Call for Papers Journal of Central Banking Law and Institutions (ICFP-JCLI) ke-2, yang baru saja dibuka oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, merupakan wadah yang tepat untuk membahas tantangan ini.

Baca Juga: Indonesia: Ekonomi Tetap Berdaya Tahan di Tengah Meningkatnya Ketidakpastian Global

Dalam pembukaannya, Damayanti menekankan betapa pentingnya kerangka hukum dan peraturan yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital.

Konferensi ini menjadi platform strategis untuk mempererat kolaborasi internasional, berbagi informasi, dan pengetahuan di antara para akademisi, pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan central banker.

Bank Indonesia, selaku bank sentral, telah memahami pentingnya inovasi dan digitalisasi dalam merespons tantangan global yang terus berkembang.

Baca Juga: Ketua Pemuda Katolik Sulut Tanggapi Pembubaran Rosaria di Tangsel.

Ada tiga hal utama yang menjadi fokus. Pertama, Bank Indonesia harus menjadi organisasi yang adaptif terhadap digitalisasi dalam memperkuat kualitas formulasi kebijakan.

Kedua, digitalisasi dapat membantu bank sentral dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang semakin kompleks, dari stabilitas moneter hingga sistem pembayaran.

Contoh terbaiknya adalah pengembangan dan penerapan QRIS. Ketiga, Bank Indonesia secara proaktif menjalin kolaborasi multilateral dalam membangun arsitektur ekonomi dan keuangan berbasis teknologi dan inovasi digital.

Baca Juga: Vatikan, Umat Kristen dan Budha Harus Bersama Membangun Perdamaian

ICFP-JCLI tidak hanya menjadi wadah diskusi, tetapi juga berupaya mengeksplorasi ide-ide baru yang relevan dan terkait dengan isu terkini.

Tujuannya adalah untuk penyusunan kebijakan, pengembangan industri, dan ilmu pengetahuan, dengan fokus khusus pada aspek hukum dan kelembagaan di tengah akselerasi inovasi digital.