Kena Protes Warga Soal Pembatasan Pertalite, Menkeu Purbaya Kucurkan Rp7 T ke BPS untuk Perbaiki Data DTSEN

JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah tengah bergerak cepat membenahi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini merespons gelombang protes masyarakat yang keberatan dimasukkan ke dalam kelompok desil 9 dan 10 sebagai basis kriteria pelarangan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite.

Masyarakat menilai klasifikasi desil yang disematkan pada mereka kerap tidak akurat dan tidak mencerminkan kondisi ekonomi riil di lapangan. Menanggapi persoalan tersebut, Purbaya menegaskan telah memenuhi permintaan BPS terkait pembaruan sistem pendataan.

"Makanya sedang diperbaiki itu data DTSEN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini ya," ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).

Kucurkan Rp7 Triliun untuk BPS

Kemenkeu mengalokasikan anggaran hingga Rp7 triliun kepada BPS pada tahun ini. Anggaran jumbo tersebut dimanfaatkan untuk perbaikan DTSEN sekaligus mendanai pelaksanaan Sensus Ekonomi.

Purbaya berharap kucuran dana ini dapat meminimalisasi tingkat kesalahan data (margin of error) dan menghadirkan data yang jauh lebih presisi pada tahun depan sebelum kebijakan pembatasan resmi diberlakukan.

"Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu, dua, kan biasanya selalu ada kalau di survei ya, tapi saya harapkan tahun depan lebih rapih," jelas Purbaya.

Penjelasan BPS Soal Konsep Desil

Merujuk penjelasan BPS, desil merupakan ukuran pemeringkatan relatif dari tingkat kesejahteraan keluarga yang dibagi menjadi 10 kelompok (tiap kelompok mencakup 10 persen keluarga). Desil 1 mewakili kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif terendah, sedangkan desil 10 mencakup kelompok tertinggi.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa penentuan desil tidak hanya didasarkan pada satu indikator tunggal seperti pendapatan, pekerjaan, atau besaran daya listrik semata, melainkan gabungan dari berbagai karakteristik sosial ekonomi. Oleh karena itu, angka desil bukanlah ukuran absolut kemiskinan atau kekayaan suatu keluarga.

Pemerintah menegaskan saat ini masih fokus mematangkan sistem pelarangan dan terus memantau dinamika ekonomi masyarakat di lapangan sebelum mengeksekusi aturan pembatasan Pertalite.