SULUTZONE.COM, MANADO – Kota Manado kini berada di barisan terdepan dalam urusan transparansi bantuan sosial. Pemerintah Pusat secara resmi menunjuk Ibu Kota Sulawesi Utara ini sebagai salah satu dari 40 Kabupaten/Kota di Indonesia untuk menjalankan program Percepatan Digitalisasi Bantuan Sosial.
Langkah besar ini dikawal langsung oleh Wakil Wali Kota Manado, Richard Sualang. Dalam rapat koordinasi strategis yang digelar di ruang kerjanya pada Kamis (5/2/2026), ia menegaskan bahwa program ini bukan sekadar peralihan sistem, melainkan upaya mematikan celah manipulasi data yang selama ini merugikan masyarakat.
“Sebagai salah satu dari 40 daerah yang terpilih secara nasional, kita harus sukseskan. Saya berharap digitalisasi ini menjadikan Manado sebagai barometer bagi Kabupaten/Kota lain di Sulawesi Utara dalam pengelolaan bansos yang tepat sasaran,” tegas Wakil Wali Kota Richard Sualang.
Baca Juga: Manado Makin Estetik! Pemkot Tancap Gas Jalankan Gerakan Indonesia ASRI Sesuai Instruksi Presiden
Untuk menyukseskan target digitalisasi ini, Wakil Wali Kota Richard Sualang mengorkestrasi tiga dinas utama agar bekerja dalam satu ekosistem data yang terintegrasi. Tujuannya jelas: Satu NIK, Satu Bantuan, Tepat Sasaran.
Berikut adalah pembagian peran strategis dalam sistem baru ini:
Disdukcapil
Validasi NIK sebagai garda terdepan untuk mencegah data ganda dan memastikan keabsahan penerima.
Dinas Sosial
Penentu kriteria teknis agar bantuan jatuh ke tangan warga yang benar-benar membutuhkan (the have-nots).
Dinas Kominfo
Bertanggung jawab penuh atas publikasi dan sosialisasi alur pendaftaran digital kepada publik.
Wakil Wali Kota memahami bahwa transisi ke sistem digital bisa menjadi tantangan bagi sebagian warga. Oleh karena itu, ia menginstruksikan seluruh Kepala Lingkungan (Pala) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk turun ke lapangan.
Pemerintah Kota Manado akan segera membuka posko-posko khusus pendataan digital di tingkat lingkungan.