Tolak militerisasi ruang sipil.
Tolak proyek penulisan ulang sejarah Indonesia.
Copot Kapolri dan Reformasi Polri.
Sahkan RUU Masyarakat Adat, perempuan, aset, PPRT, dan revisi UU Ketenagakerjaan tanpa skema omnibus law.
Tolak perampasan lahan Kalseu Dua, Reklamasi Manado Utara, dan penggusuran Pondol Keraton.
Tolak revisi RKUHP tentang partisipasi bermakna.
Naikkan upah minimum 2026 sebesar 8.5%-10.5%.
Cabut PP 35/2021 tentang outsourcing dan kontrak kerja.
Bentuk Satgas PHK.
Kini, seluruh pelajar dan mahasiswa di Manado terpaksa melanjutkan pendidikan mereka dari rumah, sementara para demonstran bersiap turun ke jalan untuk meluapkan amarah mereka di tengah ketegangan yang menyelimuti ibu kota Sulawesi Utara ini.
***