MANADO – Operasional transportasi Bajaj di Kota Manado kembali menjadi sorotan tajam. Isu ini mencuat setelah sejumlah anggota dewan mengkritisi Polda Sulawesi Utara (Sulut) terkait kehadiran Bajaj, yang disebut-sebut tetap beroperasi meskipun izin dari Pemerintah Kota (Pemkot) Manado belum dikeluarkan.
Sekretaris Komisi III DPRD Kota Manado, Jendry Ambrain, dari Partai Gerindra, mengungkapkan kekecewaannya. Berdasarkan keterangan dari Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Manado, operasional Bajaj di Manado tetap berjalan karena mendapat dukungan dari Polda Sulut.
“Kami sudah tanyakan ke Dinas Perhubungan Kota Manado. Menurut sekretaris dinas, kami belum mengeluarkan izin operasional, tetapi Polda Sulut yang mengawal Bajaj beroperasi di Manado,” ujar Ambrain pada Senin (15/07/2025).
Pernyataan ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan Pemkot dan penegakan hukum di lapangan. Selain itu, tercium juga adanya upaya dari petinggi Pemkot Manado, yang disebut sebagai "kartu AS", untuk memprovokasi anggota DPRD agar menekan Polda Sulut terkait isu ini.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai koordinasi antara Pemkot, DPRD, dan Polda Sulut dalam menata transportasi publik di Manado. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Polda Sulut mengenai tuduhan yang dilontarkan oleh Pemkot Manado dan anggota DPRD.
***/marco