MANADO, SULUTZONE.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan arahan strategis dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027 yang digelar di Manado, 9 April 2026. Mendagri menekankan pentingnya penyelarasan pembangunan daerah dengan visi nasional "Indonesia Emas 2045" melalui percepatan fondasi transformasi di Bumi Nyiur Melambai.

Elaborasi: Tren Positif dan Tantangan Inklusivitas

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2026 yang dipaparkan, Sulawesi Utara menunjukkan kinerja makro yang sangat positif dalam periode 2021-2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulut mencapai angka 76,32, secara konsisten berada di atas rata-rata nasional. Demikian pula dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang menyentuh angka 5,66% pada tahun 2025.

Namun, di balik angka pertumbuhan tersebut, Mendagri menyoroti tantangan inklusivitas. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulut berada pada angka 5,99%, lebih tinggi dibandingkan angka nasional yang sebesar 4,85%. Hal ini mengindikasikan bahwa laju ekonomi saat ini belum sepenuhnya optimal dalam menyerap tenaga kerja lokal secara merata.

Penjelasan (Explanation): Rekomendasi Strategis 2027

Untuk menjawab tantangan tersebut, RKPD Sulut 2027 akan mengusung tema "Percepatan Peletakan Fondasi Transformasi Sulawesi Utara yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan". Fokus utamanya mencakup empat pilar transformasi:

1.  Pembangunan SDM & Kebudayaan: Melalui revitalisasi pendidikan vokasi yang link and match dengan industri, serta program literasi digital bagi Generasi Z.

    

2.  Transformasi Ekonomi & Hilirisasi: Mendorong konversi bahan mentah komoditas unggulan seperti kelapa, perikanan, dan tambang menjadi produk bernilai tambah tinggi.

    

3.  Infrastruktur & Ketahanan Dasar: Pembangunan strategis termasuk Jembatan Bitung-Lembeh, Autonomous Rail Rapid Transit (ART), serta pemerataan akses air bersih dan listrik di wilayah kepulauan.

    

4.  Integritas & Tata Kelola: Penguatan tata kelola pemerintahan yang anti-korupsi dan percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk transparansi layanan publik.

    

Baca Juga: Ekonomi Sulut Ditargetkan Tumbuh 7,7 persen di 2027, Gubernur Yulius Selvanus: Integritas Adalah Kunci

Target: Sinkronisasi dan Efektivitas Anggaran

Pemerintah pusat melalui Kemendagri menginstruksikan agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memastikan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Tidak boleh ada program dalam dokumen APBD yang tidak tercantum dalam dokumen RKPD.

"Mendorong inovasi dan akselerasi program unggulan daerah. Pengoptimalan potensi unggulan daerah dapat menjadi bagian dari pertimbangan strategis dalam penentuan solusi permasalahan pembangunan daerah," tulis arahan dalam dokumen tersebut sebagai poin saran dan tindak lanjut bagi pemerintah daerah.

Target indikator makro nasional 2027 juga menjadi acuan, di mana pertumbuhan ekonomi nasional dipatok pada angka 6,3-7,5% dengan tingkat kemiskinan ekstrem harus mencapai 0%. Sulut diharapkan berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target tersebut melalui penguatan Maritime Logistics Hub di KEK Manado-Bitung.***