Taufik Tumbelaka : Bubarkan Saja Dinas Kominfo Sulawesi Utara!

MANADO - Kinerja Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persandian (Kominfo) Sulawesi Utara (Sulut) kembali menjadi sorotan tajam. Setelah beberapa bulan diguncang isu dugaan korupsi dan penonaktifan Kepala Dinas, kini kritik keras datang dari kalangan akademisi dan pengamat pemerintahan.

Taufik M. Tumbelaka, Pengamat Politik & Pemerintahan Sulut jebolan Fisipol UGM Yogyakarta, secara lugas meminta agar Dinas Kominfo Sulut dibubarkan saja. Desakan ini muncul menyusul mandeknya masalah kerja sama dengan media massa yang sudah berlangsung hampir 10 bulan.

Menurut Taufik, sebuah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Kominfo sangatlah strategis, terutama sebagai "penghubung" komunikasi dan sosialisasi antara Pemangku Kebijakan dengan Masyarakat, khususnya di tengah situasi sosial ekonomi yang "goyah".

"Saat telah berbulan-bulan mengikuti perkembangan yang terjadi di Dinas Kominfo Sulut. Tidak terlihat penanganan yang jelas terhadap masalah kerja sama dengan media massa. Sudah hampir 10 bulan tidak jelas. Sebaiknya bubarkan saja dinas itu," tegas Taufik M. Tumbelaka.

Baca Juga: Refleksi 61 Tahun Provinsi Sulut, Taufik Tumbelaka : Menakar Kinerja Enam Bulan Pertama

Alasan utama Taufik agar Dinas Kominfo Sulut dibubarkan adalah karena dinas ini dianggap tidak menjalankan Tugas, Pokok, dan Fungsi (Tupoksi) yang melekat padanya.

Meskipun memahami bahwa Aparat Penegak Hukum (APH), dalam hal ini Polda Sulut, sedang mendalami dugaan penyalahgunaan wewenang, manipulasi jabatan, dan korupsi di dinas tersebut, Taufik menyayangkan lambatnya penanganan masalah kerja sama media.

"Saya tahu pihak Aparat Penegak Hukum atau APH, Polda Sulut sedang mendalami dugaan penyalah-gunaan wewenang, manipulasi jabatan dan korupsi. Tapi itu tidak berarti masalah kerja sama dengan media massa menjadi tertunda sampai sekian lama. Tepatnya sudah hampir 10 bulan," bebernya.

Baca Juga: HUT ke-61 Sulawesi Utara: Taufik Tumbelaka Dorong Pejabat dan Birokrat Jadikan Momen Otokritik dan Tinggalkan 'Cari Muka'

Lebih lanjut, Taufik M. Tumbelaka juga menyoroti kemampuan kerja dan kepekaan sosial dari para oknum pejabat Kominfo Sulut yang dinilainya rendah. Ia membandingkan dengan pengalamannya bergaul dengan jurnalis selama dua dekade.

"Baru kali ini kerja sama dengan media massa tidak jelas sampai akhir September ini. Coba ingat mereka yang menunggu juga punya keluarga yang musti diberi nafkah. Banyak yang dalam posisi sebagai Kepala Keluarga yang punya kewajiban menopang penghidupan. Ini menyangkut kehidupan keluarga mereka," kata Taufik.

Ia pun memberi analogi menohok, "Coba kalau para pejabat dan birokrat ditunda pemberian TKD atau Tunjangan Kinerja Daerah selama lebih dari 9 bulan. Ini saya lihat bukan hanya masalah kompetensi pejabat dan birokrat, tapi juga masalah kepekaan dan kemanusiaan."
Terkait lambatnya penyelesaian kerja sama media, Taufik menilai masalah tersebut seharusnya bisa tuntas dalam hitungan minggu, bukan berbulan-bulan.

Baca Juga: Berkaca dari Kerusuhan di Nepal, Taufik Tumbelaka Ingatkan Pejabat di Sulut dan Keluarganya Stop Flexing

Sebagai langkah konkret, Taufik menyarankan agar Gubernur Sulut, Yulius, bersikap tegas terhadap kinerja jajaran Dinas Kominfo.

"Buat saya penyelesaiannya cukup dalam hitungan minggu bukan berbulan-bulan. Dikarenakan masalah ini sudah seyogyanya TKD dari pejabat di Dinas Kominfo Sulut, dipotong dan beri mereka 'raport merah'. Mulai dari Plh. Kadis sampai birokrat yang menangani. Saudara Gubernur Yulius harus tegas," pungkas Tumbelaka.