Refleksi 61 Tahun Provinsi Sulut, Taufik Tumbelaka : Menakar Kinerja Enam Bulan Pertama

Manado – Enam bulan setelah dilantik, duet Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Yulius Sevanus dan J. Victor Mailangkay, berada pada momen krusial untuk mengevaluasi kinerja jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Taufik M. Tumbelaka, seorang pengamat politik dan pemerintahan Sulut, menyoroti pentingnya evaluasi ini sebagai langkah awal penguatan birokrasi, terutama di tengah tantangan global dan nasional yang berimbas ke Sulut.

Tantangan dan Empat Variabel Evaluasi

Menurut Tumbelaka, salah satu tantangan terbesar bagi Yulius-Victor adalah minimnya penguasaan mereka terhadap peta potensi SDM birokrat, mengingat keduanya bukan berasal dari latar belakang birokrasi. Oleh karena itu, masukan dari berbagai pihak, termasuk staf khusus, kader partai, dan masyarakat, menjadi sangat relevan.

Dalam upaya memberikan masukan, Tumbelaka bersama tim yang terdiri dari purnabakti birokrat dan jurnalis menggunakan empat variabel kunci:

 * Leadership: Kemampuan memimpin dan menggerakkan tim.

 * Integritas: Kejujuran dan etika dalam menjalankan tugas.

 * Kepekaan: Empati dan responsivitas terhadap isu-isu publik.

 * Kompetensi: Keahlian profesional yang sesuai dengan jabatan.

Tumbelaka mengakui adanya subjektivitas dalam masukan yang dikumpulkan, namun ia menegaskan bahwa 'sajian' ini bertujuan sebagai opini pembanding yang dapat membantu kedua pemimpin dalam mengambil keputusan strategis.

Proyeksi Komposisi 'Kabinet Sulut Merah Putih'

Berdasarkan analisis tersebut, Tumbelaka menyajikan sejumlah nama yang dianggap potensial untuk mengisi posisi-posisi strategis di Pemprov Sulut.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov)

Posisi Sekdaprov sebagai jantung birokrasi menjadi perhatian utama. Nama-nama yang mengemuka antara lain Tahlis Galang, Pj. Sekprov saat ini, Dr. Noudy Tendean dari Kemendagri, Dr. Jemmy Kumendong yang kini menjabat Inspektur Sulut, serta Dr. Femmy Suluh, Kepala Dinas Pendidikan.

Asisten dan Staf Ahli