Henry Walukow Soroti Kejanggalan Data Tambang Rakyat di Ranperda RTRW Sulut

MANADO — Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Henry Walukow, melontarkan kritik tajam terhadap data wilayah pertambangan rakyat yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Sulut.

Dalam rapat pembahasan pada Selasa (12/8/2025), Walukow menemukan ketidaksesuaian angka yang mencolok antara data yang dimilikinya dengan dokumen Ranperda.

Walukow menyoroti luas lahan tambang rakyat yang diusulkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulut.

"Kepada Dinas ESDM terkait 100 hektar per blok, dengan asumsi saya ada 30 blok, berarti seharusnya total 3.000 hektar. Tapi di sini hanya ditentukan 1.302 hektar untuk 20 tahun ke depan,” ujar politisi Partai Demokrat tersebut.

Menurut Henry, perbedaan angka ini membutuhkan penjelasan resmi mengingat data awal menunjukkan luas lahan mencapai 3.000 hektar.

Ia mempertanyakan logika di balik usulan yang justru mengecilkan luasan lahan tambang yang ada. "Kalau tahun ini saja sudah ada 3.000 hektar, mengapa diusulkan hanya 1.302 hektar dalam RT/RW? Ini tidak sebanding dengan apa yang dibahas dalam dokumen resmi," tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas ESDM Provinsi Sulut, yang mewakili Kepala Dinas, membenarkan adanya perbedaan data.

Ia menyatakan usulan wilayah pertambangan rakyat memang akan dikoordinasikan kembali, namun jawaban ini tidak memuaskan Henry Walukow.

Walukow kembali menyoroti belum adanya kepastian rencana jangka panjang serta ketidaksinkronan data wilayah tambang rakyat dengan tambang skala besar, seperti yang dikelola oleh PT MSM.

***