Ganjar Pranowo Pilih Fokus Bahas Isu PHK Ketimbang Polemik Ijazah Jokowi

SULUTZONE.COM - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo, menegaskan bahwa dirinya tidak tertarik mengomentari isu ijazah Presiden Ke-7 RI Joko Widodo yang dituding palsu oleh beberapa pihak. 

Menurut Ganjar, ada persoalan yang lebih mendesak untuk dibahas, yakni peningkatan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah ketidakpastian global.

"Saya lebih tertarik membahas korban PHK hari ini, siapa yang tidak bisa bekerja, bagaimana kondisi perubahan global saat ini yang harus kita respons. Itu jauh lebih menarik," kata Ganjar saat ditemui di Jakarta, Sabtu (26/4).

Baca Juga: ATVLI Dukung Proses Hukum Direktur JakTV, Tegaskan Jurnalis Tetap Profesional

Ganjar mengimbau agar seluruh pihak lebih fokus pada isu-isu strategis yang berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat. Ia mengingatkan bahwa proses hukum terkait polemik ijazah tersebut sudah berjalan, sehingga sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme hukum yang berlaku.

"Prosesnya kan juga sudah berlangsung sekarang, kalau tidak salah ada yang menggugat dan sebagainya, kemudian ada yang sudah sampai ke pengadilan," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan tengah mempertimbangkan untuk membawa polemik seputar ijazah kuliahnya ke ranah hukum. Ia menganggap tuduhan tersebut sebagai bentuk pencemaran nama baik yang harus disikapi secara tegas.

Baca Juga: QRIS Jadi Sorotan AS, Airlangga: Indonesia Terbuka untuk Visa dan Mastercard

"Saya mempertimbangkan karena ini sudah jadi fitnah di mana-mana," ujar Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Rabu (16/4).

Tuntutan agar Jokowi memperlihatkan ijazah aslinya sempat disuarakan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), yang mendesak klarifikasi terkait ijazah yang diterbitkan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Menanggapi hal ini, pihak UGM menyatakan siap mendukung proses hukum. Sekretaris UGM, Andi Sandi Antonius, menyebut bahwa pihak kampus telah menjalin komunikasi dengan pihak kepolisian terkait dugaan tersebut sejak pekan lalu.

Baca Juga: Pemerintah Putuskan Tarif Listrik TW II Tidak Naik

"Sudah ada kontak dengan teman-teman dari Polri, sudah ada. Masih terkait yang tadi (kasus ijazah). Detailnya nanti teman-teman Polri yang menyampaikan," ujar Andi saat ditemui di Kampus UGM, Sleman, Rabu (23/4).

UGM menegaskan akan memberikan semua data yang diperlukan jika diminta secara resmi oleh aparat penegak hukum, termasuk oleh pengadilan, demi mendukung proses pembuktian yang transparan dan adil.

Untuk berita aktual, terpercaya, dan lengkap lainnya, kunjungi www.sulutzone.com!