Opini : Komunikasi Kebijakan Publik di Era Post Truth

Opini Oleh: Eddy Cahyono Sugiarto, Kepala Biro Humas Kemensetneg
Dilansir dari: https://www.setneg.go.id

Komunikasi memiliki peran krusial dalam memastikan  keberhasilan kebijakan publik di mana dalam siklus kebijakan publik keberhasilannya tidak hanya tergantung dari formulasi kebijakan itu sendiri, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada publik mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan evaluasi. Hal ini sejalan dengan model komunikasi Lasswell (1948) yang menyoroti  urgensi komunikasi, utamanya tentang  siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa, dan dengan dampak apa  (who says what in which channel to whom with what effect).

Dalam konteks pemerintahan, manajemen strategi komunikasi yang kurang terorkestrasi dengan baik melalui narasi tunggal yang  didukung  data dan fakta, dapat berimplikasi pada menurunnya keterlibatan publik (public engangement) dalam menyukseskan kebijakan serta  berimbas pada citra pemerintah secara keseluruhan, lebih jauh lagi dapat menyebabkan kesalahpahaman, ketidakpercayaan, hingga penolakan terhadap kebijakan yang telah dirancang dengan baik (McQuail, 2005).

Secara sederhana komunikasi kebijakan publik  terkait dengan  peran  government publik relations dalam menyampaikan pesan "apa saja yang dilakukan oleh pemerintah" (the actions of government) yang berdampak pada upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui beragam kebijakan publik, agar mendapatkan partisipasi bermakna, rasa memiliki, dan meningkatnya kepercayaan dan dukungan rakyat kepada kerja kerja pemerintah.

Manajemen strategi komunikasi publik dipastikan harus mampu memenuhi kebutuhan informasi publik, membentuk citra positif institusi, memberikan update mengenai apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan, manfaatnya terhadap masyarakat, dan mengumpulkan respons dari publik. 

Asta Cita dan  Komunikasi Kebijakan Publik

Sebagaimana kita ketahui bersama Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2025-2029,  sebagai implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Transformasi dalam tahap pertama ini mencakup transformasi sosial; ekonomi; tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan wilayah dan saranan prasarana; serta kesinambungan pembangunan, yang membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Transformasi yang digagas melalui beragam kebijakan publik,  sebagai penerjemahan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, sejatinya memiliki nilai luhur sebagai strategi yang diturunkan dalam beragam kebijakan publik guna  memajukan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Asta Cita sebagai delapan misi strategis mencakup berbagai aspek pembangunan nasional yang telah diturunkan menjadi beragam kebijakan program dan kegiatan pemerintah dalam tahap awal implementasinya  telah banyak dirasakan kemanfaatan konkretnya oleh masyakat Indonesia.

Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang dimulai pada 6 Januari 2025 ini telah menjangkau jutaan anak sekolah hingga ibu hamil di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi serta manfaat konkret yang telah dirasakan rakyat terhadap sejumlah program prioritas lainnya, seperti penghapusan utang UMKM, diskon tiket pesawat pada Natal dan Tahun Baru yang lalu, penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP)  dalam  penyerapan gabah petani yang menitipberatkan pada perlindungan harga di tingkat petani, swasembada pangan dan energi,  kebijakan medical check up gratis, perumahan rakyat  serta beragam kebijakan publik lainnya baik yang telah diimplementasikan maupun yang akan diterapkan.

Beragam kebijakan  publik yang telah dirasakan manfaat konkretnya ini perlu terus disebarluaskan kepada publik sebagai bagian dari strategi komunikasi publik pemerintah agar terbangun pemahaman yang utuh terkait kemanfaatan konkret dari kebijakan yang telah ditempuh dan yang lebih penting lagi timbulnya kepercayaan dan keterlibatan publik. Dalam konteks ini, komunikasi publik menjadi sangat penting karena berperan sebagai penggerak dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dapat terbangun dengan baik.

Tantangan Komunikasi Publik