Kerugian Negara Capai Rp4,3 Miliar! Modusnya: Buka Rekening Ilegal & Pembayaran Fiktif

MANADO, SULUTZONE – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut) kembali menunjukkan taringnya dalam pemberantasan korupsi.

Tim Penyidik Pidana Khusus Kejati Sulut secara resmi menetapkan dua orang tersangka terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana pembiayaan kerja sama antara Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (PPLH-SDA) Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) dengan pihak ketiga.

Perkara ini menyangkut periode panjang, yaitu tahun 2015 hingga 2024, melibatkan mitra kerja seperti PT Pertamina Geothermal Energy dan PT PLN UIP Sulawesi Bagian Utara dan Gorontalo (SULBAGUT).

Pengumuman penetapan tersangka ini disampaikan di Manado pada Rabu, 4 Desember 2025.

Baca Juga: Kejati Sulut Terima Pengembalian Kerugian Negara Korupsi Proyek Unsrat dari Pinjaman ISDB Senilai Rp 2 Miliar Lebih

Siapa Kedua Tersangka?

Dua individu yang kini menyandang status tersangka adalah:

1. LT, yang menjabat sebagai Koordinator kerja sama pada periode 2015–2022.

2. JL, yang merupakan Koordinator kerja sama pada periode 2022–2024.

Modus dan Penyimpangan yang Ditemukan

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sulut, Zein Yusri Munggaran, S.H., M.H., menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penyidikan, para tersangka diduga melakukan dua penyimpangan utama yang melanggar hukum:

1. Membuka 4 Rekening Bank Ilegal

Para tersangka disinyalir membuka empat rekening bank tanpa mendapatkan persetujuan tertulis yang sah dari Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah/KPPN. Rekening-rekening ini bukanlah rekening resmi milik UNSRAT, melanggar ketentuan dalam PMK No. 252/PMK.05/2014, khususnya Pasal 5.

2. Pembayaran Fiktif Tanpa Dasar dan Prestasi Kerja

Dalam pelaksanaan proyek seperti penyusunan dokumen AMDAL dan kegiatan penelitian, para tersangka diduga melakukan pembayaran yang:

• Tidak didukung oleh prestasi pekerjaan riil atau realisasi pekerjaan yang sesuai.

• Tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban yang sah.

• Jelas-jelas bertentangan dengan kontrak kerja sama, yang mewajibkan pembayaran harus berdasarkan prosedur dan prestasi kerja yang didukung oleh dokumen lengkap (seperti Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi, hingga Berita Acara Serah Terima pekerjaan).

Baca Juga: Temui Rektor, Dosen Unsrat Sampaikan Permintaan Maaf atas Aksi Tukin For All