MANADO, SULUTZONE.COM — Wakil Wali Kota Manado, dr. Richard Sualang, menghadiri exit meeting pemeriksaan terinci Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 bersama Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara, di Ruang Tolu Kantor Wali Kota Manado, Senin (11/5/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian akhir dari rangkaian pemeriksaan terinci terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Manado tahun anggaran 2025. Dalam pertemuan itu, tim pemeriksa BPK memaparkan sejumlah hasil evaluasi yang menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah daerah.
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Manado memberikan apresiasi kepada tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara atas kerja sama selama proses pemeriksaan berlangsung.
Komitmen Pengelolaan Anggaran
Pemerintah Kota Manado juga menegaskan komitmennya untuk memastikan pengelolaan anggaran daerah dilakukan secara disiplin, transparan, dan sesuai regulasi yang berlaku.
Komitmen tersebut disebut menjadi perhatian bersama antara kepala daerah, sekretariat daerah, hingga seluruh jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menjalankan program pemerintahan.
Selain fokus pada pelaksanaan program, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang akuntabel sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Evaluasi Jadi Bahan Perbaikan
Hasil evaluasi yang disampaikan tim pemeriksa BPK disebut menjadi modal penting bagi Pemerintah Kota Manado dalam memperkuat tertib administrasi pemerintahan.
Masukan dan catatan yang diberikan diharapkan dapat menjadi bahan pembenahan dalam pengawasan internal maupun pengelolaan anggaran daerah ke depan.
Pemerintah Kota Manado juga menyatakan akan terus meningkatkan pengawasan guna mendukung pelayanan publik yang lebih akuntabel dan sesuai ketentuan.
Tahapan Akhir Pemeriksaan LKPD
Exit meeting merupakan salah satu tahapan akhir dalam proses pemeriksaan terinci laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan BPK RI. Dalam tahapan ini, tim pemeriksa menyampaikan hasil evaluasi sebelum nantinya ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sesuai rekomendasi yang diberikan.
Pemeriksaan LKPD sendiri menjadi bagian dari mekanisme pengawasan untuk memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pemerintahan.