Manado, sulutzone.com – Potensi alokasi dana besar yang disebut "dana dadakan" menarik perhatian, terutama mengingat adanya rencana efisiensi dana Transfer Ke Daerah (TKD) tahun depan.
Dana ini berasal dari dua sumber: pengembalian uang negara dari kasus korupsi Crude Palm Oil (CPO) sebesar Rp13 triliun (dari total seharusnya Rp17,7 triliun) dan pengembalian anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp70 triliun.
Pengembalian kasus CPO dikabarkan akan dialokasikan ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), sementara dana MBG rencananya akan dialokasikan untuk kegiatan lain, termasuk ke desa dan nelayan.
Pengamat Politik & Pemerintahan Sulawesi Utara (Sulut), Taufik M. Tumbelaka, menilai rencana alokasi ini sebagai langkah yang menarik karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, pemberdayaan desa, dan nelayan.
Baca Juga: TAUFİK TUMBELAKA: Pemotongan Dana Pusat Ujian Berat, Kepala Daerah Wajib Kreatif & Efisien
"Diharapkan 'dana dadakan' total Rp83 triliun (Rp13 T dan Rp70 T) ini juga bisa tersalur ke sektor-sektor lain yang dapat membantu daerah, khususnya Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang tahun depan akan menghadapi pemotongan dalam rangka efisiensi dana Transfer Ke Daerah (TKD)," ujar Taufik M. Tumbelaka.
Menurut Taufik, pemotongan TKD diprediksi akan membuat operasional Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota "berjalan pincang."
Oleh karena itu, ia menyarankan agar program-program yang berasal dari pemanfaatan total Rp83 triliun ini dirancang untuk memiliki 'efek domino' positif.
"Jika dimanfaatkan dengan jeli, total 83 triliun Rupiah ini tentunya akan bisa dirasakan oleh daerah dan meringankan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota," pungkas Taufik M. Tumbelaka, jebolan Fisipol UGM Yogyakarta.