MANADO, Sulutzone.com -- Pengamat Politik dan Pemerintahan, Taufik Tumbelaka, menyoroti kebijakan pengetatan anggaran dari Pemerintah Pusat yang berimbas pada pengurangan signifikan dana Transfer ke Daerah (TKD).
Menurut Taufik, pengurangan dana yang mencapai 25% hingga 30% tersebut adalah kondisi yang wajar dikeluhkan oleh para Kepala Daerah, namun di saat yang sama menjadi momentum untuk evaluasi dan inovasi fiskal.
“Keluhan sejumlah Gubernur itu sangat wajar, karena fakta di lapangan dana Pusat sangat vital untuk menjalankan pembangunan dan program kerja daerah,” ujar Taufik Tumbelaka kepada wartawan (Tanggal Hari Ini).
Taufik memperingatkan bahwa penurunan penerimaan daerah sebesar seperempat hingga sepertiga dari yang diharapkan akan berpotensi menimbulkan efek domino negatif.
“Ini bukan hanya mengganggu rencana kerja, tetapi juga berpotensi mengganggu layanan dasar yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Para Kepala Daerah dan jajarannya jelas akan repot, apalagi di tengah kondisi sosial ekonomi yang masih kurang menggembirakan,” tegasnya.
Baca Juga: Kritik Tajam Taufik Tumbelaka ke Polda Sulut : Penanganan Kasus Korupsi Kominfo Sulut Jalan Ditempat
Meskipun demikian, Taufik Tumbelaka mengapresiasi upaya sejumlah Gubernur untuk berdialog dan mencari jalan keluar bersama dengan Pemerintah Pusat.
“Upaya Gubernur untuk duduk bersama itu penting. Harapannya, ada titik temu, ada ‘angka kompromi’ yang bisa diterima oleh kedua belah pihak, sehingga daerah masih bisa bernapas menjalankan fungsi vitalnya,” jelas Taufik.
Lebih lanjut, tokoh yang dikenal kritis ini menegaskan bahwa pengetatan anggaran seharusnya menjadi tantangan mendasar bagi para Kepala Daerah. Menurutnya, ini adalah momentum bagi daerah untuk membuktikan kemampuan adaptasi fiskal.
“Kepala Daerah harus mencari jalan keluar dengan langkah-langkah taktis, kreatif, dan inovatif. Mereka harus bisa membawa jajarannya melakukan langkah proaktif-antisipatif,” tekan Taufik.
Baca Juga: Taufik Tumbelaka : Bubarkan Saja Dinas Kominfo Sulawesi Utara!
Ia menambahkan, kesulitan terbesar adalah mengubah kebiasaan lama di birokrasi.
“Tidak sedikit jajaran pemerintahan yang selama ini kurang terbiasa dengan efisiensi. Sekarang, mau tidak mau, semua langkah harus didasarkan pada skala prioritas yang ketat dan efisiensi. Ini adalah ujian kepemimpinan nyata di tengah keterbatasan,” pungkas Taufik Tumbelaka, berharap daerah dapat segera beradaptasi demi stabilitas pembangunan.
***
Artikel Terkait
Gempa M 7,6 Guncang Talaud, BMKG Keluarkan Peringatan Dini Tsunami di Sulut dan Papua
Polsek Pineleng Tangani Bentrokan Pelajar AAS di Jalan Raya Manado-Tomohon
Amankan Run Road To Give 2025, Polsek Sario Pastikan Boulevard Manado Aman
Demi Gizi Optimal Anak Kepulauan: Welly Titah: Dapur Umum MBG Adalah Infrastruktur Penting
Bupati Talaud Titah Siap Akselerasi Inklusi Keuangan, Hadiri Rakornas TPAKD Nasional 2025.
Patroli Minggu Polsek Nanusa: Jamin Keamanan Ibadah Sentral Tiga Gereja
Polsek Malalayang dan Bulog Gelar Pangan Murah, 2 Ton Beras Ludes Terjual
Tragedi di Laut NTT: ABK Tikam Rekan Sekapal Hingga Tewas
Tinjau Tuminting-Sindulang, Richard Sualang Pastikan Jalan Hotmix Berjalan Sesuai Rencana
Kadis PUPR Manado Katakan Bongkar Proyek Asal Jadi Miliaran di Malalayang, CV. JECHI AILSIE "Bapongo"