MANADO – Perkembangan penanganan dugaan kasus penyalahgunaan wewenang, manipulasi jabatan, dan korupsi di Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persandian (Kominfo) Sulawesi Utara (Sulut) oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sulut terus diamati publik.
Salah satu pihak yang vokal menyoroti proses ini adalah Pengamat Politik & Pemerintahan Sulut, Taufik M. Tumbelaka.
Taufik menyatakan bahwa meskipun upaya penanganan kasus di OPD Pemprov Sulut tersebut mendapat dukungan luas dari publik, prosesnya kini menimbulkan kekhawatiran karena terkesan lamban.
"Saya amati penanganan dugaan penyalah-gunaan wewenang, manipulasi jabatan dan korupsi di Dinas Kominfo Sulut yang sedang ditangani Polda Sulut, telah banyak menyedot perhatian publik. Dapat dikatakan upaya penanganan oleh Polda guna mengungkap masalah itu mendapat dukungan banyak pihak. Namun sepertinya ada kesan jalan ditempat," ujar Taufik M. Tumbelaka, pengamat jebolan Fisipol UGM Yogyakarta.
Baca Juga: Taufik Tumbelaka : Bubarkan Saja Dinas Kominfo Sulawesi Utara!
Kesan "jalan di tempat" ini, menurut Taufik, berpotensi menimbulkan tanda tanya besar dari masyarakat. Ia mengingatkan bahwa kasus ini sudah bergulir cukup lama dan telah memakan waktu yang signifikan.
"Seingat saya, pada minggu ke-4 bulan Juni 2025 lalu, saya sudah himbau agar segera ada kejelasan, sudah ada penetapan tersangka. Ini dikarenakan sudah memakan waktu. Sekarang sudah akhir September 2025, setahu saya sudah cukup banyak pihak-pihak yang dimintai keterangan, jadi penanganan kasus dugaan di Dinas Kominfo Sulut sudah relatif cukup lama," beber Taufik.
Putra bungsu mantan Gubernur Pertama Sulut ini juga menjabarkan beberapa potensi dampak negatif yang akan timbul akibat terlalu lamanya kejelasan penanganan kasus ini:
* Menurunnya Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Polda Sulut terkait penanganan Tindak Pidana Korupsi.
* Berpengaruh pada Upaya "Pembenahan Kabinet" Gubernur Sulut Yulius Selvanus, mengingat konon beberapa pejabat Pemprov Sulut telah dimintai keterangan oleh Polda Sulut.
* Mempengaruhi Kinerja Dinas Kominfo Sulut, khususnya dalam penanganan kerja sama dengan pihak media massa.
Taufik menegaskan bahwa sampai menjelang Oktober 2025, belum ada pencairan dana kerja sama terhadap puluhan bahkan dikabarkan ratusan media massa.
Baca Juga: Refleksi 61 Tahun Provinsi Sulut, Taufik Tumbelaka : Menakar Kinerja Enam Bulan Pertama
Menyikapi situasi ini, Taufik M. Tumbelaka menyampaikan saran khusus kepada Polda Sulut agar bersikap tegas dan mengambil langkah cepat.