ESDM Sulut Jawab Tudingan Akun 'ET-Princess Leia': Urusan Tambang Kini di Pusat, Pulau Bangka Sudah Final Jadi Kawasan Wisata!

Dedy Dagomes Manlesu, Sulut Zone

- Jumat, 20 Maret 2026 | 11:24 WIB

Kadis ESDM Sulut, Fransiscus Maindoka (Dok. Istimewa)

MANADO – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Utara angkat bicara menjawab tudingan yang dilontarkan oleh salah satu warganet dengan akun ET-Princess Leia terkait isu pertambangan di Bumi Nyiur Melambai.

Kepala Dinas ESDM Sulut, Fransiscus Maindoka, memberikan klarifikasi mendalam untuk meluruskan pemahaman masyarakat agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi, mulai dari soal ekspansi tambang hingga nasib Pulau Bangka.

1. Soal "Ekspansi" Tambang: Aturannya Kini di Jakarta

Menanggapi tudingan soal ekspansi tambang, Fransiscus menjelaskan bahwa masyarakat perlu memahami perubahan aturan main sejak adanya UU No. 3 Tahun 2020.

"Perlu kami tegaskan, sekarang urusan izin tambang mineral logam seperti emas itu sepenuhnya kewenangan Pemerintah Pusat di Jakarta. Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota tidak lagi punya kuasa menerbitkan izin tersebut," ujar Maindoka.

Ia menambahkan, izin-izin yang ada saat ini (Kontrak Karya atau IUP) adalah produk lama atau warisan pemerintahan terdahulu. Jadi, jika ada istilah ekspansi, mungkin yang dimaksud adalah upaya Pemprov Sulut yang sedang berjuang menambah Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) agar masyarakat lokal bisa menambang secara sah dan legal.

2. Nasib Tanah Pasini: Hak Warga Tetap Dilindungi

Terkait kekhawatiran warga soal Tanah Pasini (tanah ulayat/milik warga) di lokasi tambang, Maindoka menjamin bahwa sistem sekarang sangat ketat.

"Tidak mungkin ada izin keluar di atas lahan yang masih bermasalah. Perusahaan wajib mengunggah bukti kepemilikan lahan ke sistem OSS (Online Single Submission). Jika ada tumpang tindih dengan tanah pasini, perusahaan harus selesaikan dulu dengan warga, entah lewat ganti rugi atau kemitraan yang saling menguntungkan," tegasnya.

3. Pulau Bangka: Sudah Harga Mati untuk Pariwisata

Salah satu poin penting yang diklarifikasi adalah status Pulau Bangka di Likupang. Maindoka menegaskan bahwa polemik tambang di sana sudah berakhir.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang baru saja disahkan dan diserahkan oleh Menteri ATR/BPN pada 19 Februari 2026 lalu, Pulau Bangka resmi ditetapkan sebagai Kawasan Pariwisata.

"Pulau Bangka sudah final, statusnya untuk pariwisata, bukan tambang lagi. Ini sejalan dengan program Destinasi Super Prioritas Likupang. Jadi ke depan, kita fokus kembangkan wisata selam dan keindahan sabananya," jelas Kadis ESDM.

4. Solusi untuk Ratatotok: Legalkan Tambang Rakyat

Terakhir, mengenai masalah di Ratatotok, pemerintah justru merespons permintaan warga penambang sendiri agar wilayah mereka dijadikan WPR.

"Kami mendengar aspirasi penambang di Ratatotok yang ingin bekerja dengan tenang tanpa rasa takut melanggar hukum. Itulah sebabnya kami usulkan ke Pusat agar wilayah itu jadi WPR," katanya.