Cetak Sejarah! Yulius Selvanus, Gubernur Pertama yang Lantik Pejabat di Luar Manado

​

KOTAMOBAGU – Ada yang berbeda pada agenda pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kali ini. Untuk pertama kalinya, prosesi pelantikan Pejabat Tinggi Pratama digelar di luar ibu kota provinsi, Manado tepatnya di Kota Kotamobagu, Selasa (10/03/2026).

​Langkah ini disebut sebagai simbol komitmen kuat Gubernur Sulut, YSK, dalam memeratakan perhatian hingga ke wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR).

​Dua Pejabat Strategis Resmi Definitif

​Dalam seremoni yang berlangsung khidmat tersebut, Gubernur YSK mengambil sumpah janji dua pejabat yang akan mengisi pos strategis di lingkungan Pemprov Sulut:

​Zainudin Saleh Hilian: Resmi menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) definitif, setelah sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

​Weldie Ruddy Poli: Berpindah tugas dari Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Provinsi menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulut.

Baca Juga: Rayakan Cap Go Meh 2577, Gubernur YSK Tabuh Gong Pembuka

​Pesan Menohok Gubernur: Kerja Mandiri dan Libatkan Tuhan

​Gubernur YSK dalam arahannya memberikan pesan yang cukup mendalam terkait etos kerja. Ia meminta para pejabat yang baru dilantik untuk tidak bekerja hanya karena diawasi oleh atasan.

​"Ini berkat dan berkah bagi pejabat yang baru dilantik. Nanti dalam bekerja, jangan mau dimandori. Tidak perlu harus diawasi atau dinilai, kerja saja berikan yang terbaik," tegas Gubernur.

​Selain soal profesionalitas, aspek spiritualitas juga menjadi sorotan utama dalam pidato sang Gubernur. Mengutip filosofi alam, ia mengingatkan bahwa setiap langkah dalam pemerintahan harus senantiasa menyertakan Tuhan.

​"Burung di udara tidak menanam, tetapi selalu diberi makan oleh Tuhan. Setiap langkah minta arahan Tuhan. Kalau kita bekerja dengan arahan Tuhan, pasti diberkati," tambahnya.

​Penguatan Organisasi di Wilayah BMR

​Pemilihan lokasi pelantikan di Kotamobagu ini bukan tanpa alasan. Hal ini dimaksudkan untuk mendekatkan agenda pemerintahan provinsi dengan masyarakat di wilayah BMR, sekaligus memastikan program-program pembangunan menjangkau seluruh lapisan Sulawesi Utara secara merata.