Pencatutan Foto Gubernur Sulut dalam Kasus Oknum Stafsus Dikecam, Christian Yokung : Itu Pelanggaran Etika dan UU ITE

​

MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Staf Khusus Gubernur dan LKBH Korpri angkat bicara terkait maraknya pemberitaan media yang mencatut foto Gubernur Sulut, Yulius Selvanus, dalam kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang oknum Staf Khusus (Stafsus).

​Pelanggaran Serius Kode Etik dan Hukum

​Staf Khusus Gubernur Bidang Olahraga, Christian Yokung, mengecam keras tindakan oknum media yang menggunakan foto kepala daerah dalam konteks yang tidak relevan. Menurutnya, penggunaan foto yang tidak sesuai dengan isi berita bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan pelanggaran serius terhadap Kode Etik Jurnalistik dan regulasi negara.

​“Pemakaian dan pendistribusian foto yang tidak sesuai isi pemberitaan jelas melanggar etika jurnalis dan melanggar Undang-Undang ITE,” tegas Christian dalam pernyataan resminya, Sabtu (31/1/2026).

​Christian menambahkan bahwa tindakan tersebut termasuk dalam kategori pencemaran nama baik karena merugikan serta mencederai martabat individu yang tidak terkait dengan pokok perkara. Ia memperingatkan bahwa redaksi pemberitaan yang tidak akurat dapat dijerat ke ranah pidana.

Baca Juga: Pencatutan Foto Gubernur Sulut dalam Kasus Oknum Stafsus Dikecam, Christian Yokung : Itu Pelanggaran Etika dan UU ITE

​Klarifikasi LKBH Korpri: Murni Masalah Pribadi

​Senada dengan hal tersebut, Koordinator Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH Korpri) Pemprov Sulut, Advokat Acel Mewengkang, memberikan klarifikasi hukum guna meluruskan opini yang berkembang liar di media sosial.

​Acel menegaskan bahwa dugaan tindakan pelecehan seksual yang dilaporkan oleh seorang perempuan tersebut adalah perbuatan individu dan tidak memiliki sangkut paut dengan institusi maupun Gubernur.

​“Perlu ditegaskan bahwa ini merupakan persoalan pribadi yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum oleh oknum yang bersangkutan. Tidak ada kaitannya dengan Gubernur secara personal maupun jabatan,” jelas Acel.

​Dukungan pada Proses Hukum

​Pihak Pemprov Sulut menyatakan mendukung penuh penegakan hukum yang objektif. Namun, mereka meminta media massa untuk profesional dalam menyajikan informasi dengan tidak menggiring opini publik melalui visualisasi atau foto yang menyesatkan.

​Hingga saat ini, kasus dugaan pelecehan yang dilaporkan terjadi di salah satu rumah makan di Manado tersebut tengah menjadi perhatian publik, sementara pihak berwenang diharapkan memproses laporan tersebut secara transparan.

***