Mereka melihat tidak adanya forum akuntabel yang melibatkan pemerintah dengan masyarakat sipil, akademisi, petani, nelayan, atau buruh untuk mendiskusikan masa depan pembangunan Sulut.
Sebagai koreksi, GMNI Manado menyerukan tiga langkah konkret: pertama, segera menyusun dan menerbitkan RPJMD yang inklusif dan terbuka untuk publik; kedua, mengalihkan energi dari kerja populis menuju strategi pembangunan struktural jangka panjang; dan ketiga, membuka forum partisipatif lintas sektor untuk merumuskan prioritas pembangunan yang berpihak.
Hizkia menutup statemennya dengan mengutip pidato Bung Karno, “Bangunlah pemerintahan yang berakar pada rakyat, bukan sekadar hadir di tengah rakyat tanpa solusi.”
Bagi GMNI Manado, Sulawesi Utara tidak cukup dibangun dengan kunjungan dan baliho, melainkan harus dibangun dengan keadilan sosial dan kehadiran negara yang nyata di tengah rakyat pekerja.
Artikel Terkait
Viral! Aksi Begal Payudara Terbongkar, Pelaku Ditangkap!
Berbahagialah yang Berdukacita," Sekda Kamagi Kuatkan Keluarga di Dua Upacara Duka Talaud
Tragedi di Kali Cakung: Pria Tewas Tenggelam Setelah Perahu Getek Terbalik
Polsek Sario Amankan Distribusi BBM, Cegah Kemacetan di SPBU
Raja Ampat Dijajah: Tambang Nikel dan Kehancuran Pariwisata
Izin Tambang Nikel di Raja Ampat: Celah Hukum di Era Jokowi?
Minggu Kasih Waka Polres Talaud, Kompol. Kretsman Mulalinda, S.Pd, M.H di GPDI Hagiazo Melonguane sampaikan Imbauan Kamtibmas
Trump Tegaskan Tidak Ingin Berdamai Dengan Elon Musk!
BPD HIPMI Sulut "Expired", Senior Minta Ketegasan BPP Sesuai Aturan
Pasca berakhirnya Kepengurusan Nathanael Pepah, Forum BPC HIPMI se-Sulut "Akar Rumput" Desak BPP Terapkan Equality Before the Law