GMNI Manado Kritik 100 Hari Pemerintahan YSK-Victory: Dokumentasi Media Sosial dan Baliho Semata

MANADO, SulutZone.com – Genap seratus hari pemerintahan Gubernur Yulius Selvanus (YSK) dan Wakil Gubernur Johannes Victor Mailangkay (Victory) di Sulawesi Utara, kritik tajam dilayangkan oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Manado.

Mereka menilai bahwa, alih-alih menunjukkan arah pembangunan yang terukur, pemerintah provinsi justru lebih sibuk membangun citra melalui serangkaian kunjungan kerja yang dinilai hanya bersifat seremonial.

Hizkia Rantung, Ketua DPC GMNI Manado, dalam keterangannya kepada Barta1.com pada Sabtu (7/06/2025), mengungkapkan kekhawatirannya.

“Kami melihat kecenderungan kerja populis yang dekat dengan massa, sibuk di lapangan, tapi tidak menyentuh akar masalah,” tegas Hizkia.

Baca Juga: Catatan Redaksi : Kebijakan Dedi Mulyadi Lebih Tentara dari Yulius Selvanus?

Ia mempertanyakan solusi jangka panjang untuk ketimpangan wilayah, strategi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah, serta akses pendidikan yang timpang di Sulut.

Menurut Hizkia, hingga hari ke-100 masa jabatan, publik belum mendapatkan kepastian mengenai arah pembangunan Sulut.

Hal ini disebabkan belum diterbitkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebuah dokumen yang merupakan mandat hukum dan fondasi dasar bagi arah kebijakan lima tahunan.

“Ketiadaan RPJMD ini berisiko melanggengkan pembangunan yang elitis, terputus dari realitas, dan tidak menjawab kebutuhan mendesak rakyat,” singkatnya.

Ia menambahkan bahwa kunjungan kerja dan pembagian bantuan, meski terlihat positif, bukanlah jawaban atas struktur ketimpangan yang diwariskan, melainkan hanya "mempermanis gejala, bukan mengobati penyakit."

GMNI Manado juga menyoroti belum adanya terobosan kebijakan yang menyentuh sektor-sektor kunci seperti pertanian, kelautan, UMKM lokal, atau redistribusi aset.

Baca Juga: 100 Hari Menjabat Gubernur Sulut: Yulius Selvanus Komaling Tunjukkan Bakat Kolintangnya

Hizkia menilai kebijakan populis tanpa arah sistemik hanya menjadi "panggung retoris bagi kekuasaan."

Ia menekankan, “Bertemu rakyat itu penting, tapi lebih penting lagi adalah membawa solusi nyata berbasis data dan keberpihakan kelas. Apa hasil konkret dari 100 hari ini selain dokumentasi media sosial?”

Lebih lanjut, DPC GMNI Manado mengkritik absennya ruang partisipasi publik dalam proses penyusunan kebijakan.