Kenapa Isu Sertijab Bupati Minahasa di Jakarta Penting untuk Diluruskan? Ini Alasan Jelasnya

Manado, Sulutzone.com -- Pemerintah Kabupaten Minahasa mengeluarkan rilis resmi terkait serah terima jabatan (Sertijab) yang dilakukan di Jakarta beberapa waktu lalu. Rilis tersebut mengklaim bahwa Sertijab dilakukan untuk memastikan kelancaran pemerintahan di Minahasa, karena Penjabat Bupati telah berakhir masa jabatannya, sementara Bupati dan Wakil Bupati terpilih sedang mengikuti retret di Magelang.

Namun, rilis ini justru menimbulkan kontroversi dan membuka tabir baru, di mana klaim Sertijab di Jakarta terkesan menyepelekan posisi Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang. Sejak dilantik pada 20 Februari 2025, pelaksanaan pemerintahan seharusnya berada di tangan Bupati dan Wakil Bupati. Jika Bupati berhalangan, maka Wakil Bupati yang menjalankan tugas pemerintahan.

Karena, pada saat itu yang terundang retreat Magelang pada 21 Februari 2025 hanya Bupati, Robby Dondokambey dan Wanup Vanda Sarundajang terundang nanti tanggal 27 Februari 2024.

Baca Juga: Diduga Jadi Dalang Sertijab di Jakarta, Begini Harta Lynda Watania, Naik Lebih 7 Miliar Sejak Duduk di Kursi Sekda Minahasa

Kejanggalan mulai terlihat ketika Sekretaris Kabupaten (Sekda) Minahasa, Lynda Watania, tidak mengundang mantan Penjabat Minahasa Noudy Tendean ke Rapat Paripurna DPRD Minahasa untuk mendengar Pidato Perdana Bupati Minahasa. Dalam Paripurna tersebut juga tidak diagendakan Sertijab Bupati Minahasa.

Hal itu kemudian menuai kontroversi dan Lynda Watania ketika dikonfirmasi beberapa media malah mengatakan bahwa Sertijab sudah digelar di Jakarta. Dan isu tersebut tidak bisa dipertanggung jawabkan atau hoax.

Namun dari penelusuran Tim, ternyata Sertijab di Jakarta hanya agenda makan malam. Dan Sekda melalui Asisten I, Reviva Maringka mengundang Penjabat Bupati, Noudy Tendean.

Jika memang Sertijab di Jakarta benar sesuai prosedur. Hal itu menimbulkan pertanyaan, dalam kapasitas apa Sekda di Sertijab tersebut? Sehingga sertijab sekaan hanya antara Penjabat Bupati dan dirinya? Apakah ia bertindak sebagai Pelaksana Harian Bupati? Jika iya, lalu bagaimana dengan posisi Wakil Bupati yang sah dipilih oleh rakyat? Wabup Vasung seperti disepelehkan dan tidak dianggap dalam hal ini.

Penjabat Bupati Minahasa sebelumnya, Noudy Tendean, ketika diwawancarai beberapa waktu lalu, mengatakan alasan Sertijab digelar di Jakarta karena adanya kekosongan kepemimpinan adalah tindakan inkonstitusional dan arogan. Ia menegaskan bahwa tidak ada kekosongan kepemimpinan, karena Bupati dan Wakil Bupati telah dilantik.

Tendean menambahkan bahwa Sertijab harus mengacu pada Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 100.2.4.3/4378/SJ, yang mengatur bahwa Sertijab dilakukan antara Penjabat Bupati dan Bupati definitif. Ia mempertanyakan dasar hukum yang digunakan oleh pihak yang mengklaim Sertijab di Jakarta telah sesuai prosedur.

Insiden ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi bahaya jika seorang Sekda mengambil peran yang melebihi wewenangnya. Terutama dengan mengabaikan keberadaan Wakil Bupati yang sah. Hal ini dapat menciptakan preseden buruk dan mengganggu tatanan pemerintahan yang telah diatur.

Meski kini, Sertijab yang sesuai prosedur akhirnya digelar pada 10 Maret 2024 di ruang sidang, Kantor Bupati Minahasa. Namun langkah berani Sekda Lynda Watania yang melakukan Sertijab diluar ketentuan dan seakan tidak mengangap Wabup ada, menjadi tanda awas bagi Pemerintahan Kabupaten Minahasa.

Juga menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi Sulut, di bawah pimpinan Gubernur Yulius Selvanus, apakah bisa mendisiplinkan Pejabat yang seperti itu.

Untuk diketahui, hanya di Minahasa sertijab jadi isu hangat, karena ketidak taatan pada aturan dari seorang Penjabat Negara yakni Sekda Lynda Watania.