Bawaslu Sulut Siap Awasi Pemilu 2024 dengan Apel Siaga

SulutZone.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Utara (Sulut) mengadakan Apel Siaga Pengawasan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Utara.

Apel ini diselenggarakan melalui zoom meeting pada Selasa (25/6/2024) dan dilaksanakan di Kantor Bawaslu Sulut.

Apel tersebut dihadiri oleh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota serta badan adhoc seperti Panwascam dan Panwas Kelurahan/Desa se-Sulawesi Utara.

Baca Juga: Bersama Wujudkan Kamtibmas Kondusif Jelang Pilkada 2024, Polri Gelar Tabligh Akbar di Kota Jayapura

Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulut beserta Kepala Sekretariat, Aldrin Christian, memberikan arahan khusus terkait pengawasan proses pencocokan dan penelitian data pemilih dalam tahapan pemutakhiran data.

Ketua Bawaslu Sulut, Ardiles Mewoh, menjelaskan bahwa tujuan dari apel ini adalah untuk memastikan kesiapan jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota serta badan adhoc, terutama Panwas Kelurahan/Desa, dalam melakukan pengawasan proses coklit.

“Karena ini salah satu tahapan penting dan strategis dalam rangka suksesnya tahapan Pilkada 2024,” imbuhnya.

Baca Juga: Polri Melakukan Bedah Rumah pada 558 Bangunan dalam Rangka Hari Bhayangkara ke-78

Mewoh menekankan pentingnya bagi Panwas Kelurahan/Desa untuk memahami regulasi dan aturan dalam pemutakhiran data.

Selain itu, komunikasi yang baik dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan petugas pantarlih yang melakukan coklit juga menjadi hal yang tak boleh diabaikan.

Anggota Bawaslu, Steffen Linu, menyoroti pentingnya pengawasan maksimal. Dia juga menegaskan bahwa Panwas Kelurahan/Desa wajib membuat laporan hasil pengawasan (LHP) terkait coklit pada Pilkada 2024, yang menjadi perhatian utama bagi Bawaslu Sulut.

Baca Juga: Kapolri Memimpin Pelepasan 315.718 Paket Sembako Menyambut Hari Bhayangkara ke-78

Komisioner Zulkifli Densi menekankan perlunya pengawasan untuk memastikan bahwa masyarakat yang memiliki hak memilih terdaftar sebagai pemilih, serta untuk mencegah orang yang belum berhak memilih terdaftar dalam daftar tersebut.

Pimpinan Bawaslu, Donny Rumagit, meminta Bawaslu kabupaten/kota untuk menguasai semua regulasi terkait tahapan pemutakhiran data pemilih.