Prabowo Targetkan Indonesia Bebas Kemiskinan di 2045, Soroti Peran Krusial Hakim dan Tantangan Keadilan Ekonomi

Jakarta, Sulutzone.com – Presiden RI, Prabowo Subianto, menegaskan ambisi pemerintah untuk membebaskan Indonesia dari kemiskinan sebelum usia satu abad kemerdekaan, atau pada tahun 2045 mendatang. Namun, target ambisius ini dihadapkan pada tantangan berat, terutama terkait akses keadilan hukum bagi masyarakat miskin.

Dalam acara pengukuhan calon hakim di Mahkamah Agung (MA) pada Kamis, 12 Juni 2025, Presiden Prabowo dengan nada bergetar menekankan peran vital para hakim sebagai tumpuan terakhir bagi rakyat kecil dan miskin dalam mencari keadilan. "Anda (hakim) adalah benteng terakhir keadilan. Orang miskin, orang kecil hanya bisa berharap kepada hakim-hakim yang adil," ujarnya.

Prabowo melanjutkan dengan menekankan perlunya memperkuat posisi hakim agar tidak mudah diintervensi atau "dibeli" oleh pihak-pihak berkepentingan. "Orang yang kuat, orang yang punya uang banyak, dia bisa berbuat, dia bisa punya tim hukum yang luar biasa. Tapi, orang kecil hanya tergantung sama hakim yang adil, hakim yang tidak bisa disogok, hakim yang tidak bisa dibeli, hakim yang cinta keadilan, hakim yang cinta rakyat," tegasnya.

Di sisi lain, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie turut menyoroti dilema kemiskinan yang berakar dari praktik ekonomi yang dinilai tidak adil. Menurut Budi, praktik ini tersebar luas hampir di seluruh desa di Indonesia, sebuah kondisi yang sangat bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan terwujudnya masyarakat adil dan makmur.

"Praktik-praktik ekonomi yang tidak adil itu terjadi di desa-desa di seluruh Indonesia, yang membuat desa atau masyarakat desa miskin," ungkap Budi dalam diskusi dengan Ombudsman RI di Jakarta Selatan pada Kamis, 12 Juni 2025. Ia menambahkan bahwa keadilan merupakan fondasi penting untuk mencapai kemakmuran dan memajukan negara.

Pernyataan dari kedua pejabat tinggi ini menggarisbawahi kompleksitas tantangan pengentasan kemiskinan di Indonesia, yang tidak hanya melibatkan aspek ekonomi tetapi juga penegakan hukum dan keadilan sosial yang merata.

***