Pengamanan Intens Pilkada, Polda Papua minta tambahan 1.000 personel

Jayapura,Sulutzone - Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Renwarin mengatakan, telah meminta ke Mabes Polri tambahan sebanyak 1.000 personel Polri untuk membantu pengamanan selama pilkada di Tanah Papua.

"Telah meminta bantuan ke Mabes Polri untuk bantuan pengamanan saat Pilkada namun hingga kini belum ada informasi berapa banyak personel yang akan diperbantukan ke Papua," kata Kapolda Renwarin di Jayapura, Senin.
​​
Saat ini kami mempersiapkan personel untuk mengamankan pelaksanaan pilkada di empat provinsi di Tanah Papua,"kata Kapolda Renwarin.

Baca Juga: Mendagri Tito Karnavian minta warga Malut kompak kawal pilkada usai Benny Laos wafat

Diakui, dari pemetaan yang dilakukan pihaknya telah menetapkan 16 kabupaten di dua provinsi yang berada di wilayah hukum Polda Papua sebagai daerah rawan.

Ke-16 kabupaten yang masuk kategori rawan itu berada di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah.

Tingkat kerawanan di wilayah itu selain disebabkan konflik antar pendukung pasangan calon juga adanya gangguan kelompok kriminal bersenjata(KKB).

Baca Juga: Pakar nilai calon Kepala daerah yang catut NIK Harus Didiskualifikasi

Karena itulah untuk wilayah yang rawan KKB, pihaknya telah menyarankan ke Pemda masing-masing untuk menyurati KPU setempat sehingga TPS dapat dipindah.

"Pemindahan TPS hanya dapat dilakukan KPU berdasarkan permintaan pemda setempat dengan melampirkan alasannya," jelas Kapolda Papua Irjen Pol Patrige.

Daerah rawan di Provinsi Papua Pegunungan yakni Kabupaten Jayawijaya,Lanny Jaya, Nduga, Mamberamo Tengah, Yalimo, Tolikara, Yahukimo dan Pegunungan Bintang.

Sedangkan delapan kabupaten lainnya yang masuk dalam wilayah Papua Tengah meliputi Nabire, Deiyai, Dogiai, Paniai, Intan Jaya,Puncak, Puncak Jaya dan Kabupaten Mimika.