Kinerja Dinilai Lamban, Benteng Nusantara Desak Kapolres Boltim Dicopot

​

BOLTIM – Arus protes terhadap kepemimpinan Kapolres Bolaang Mongondow Timur (Boltim) semakin kencang. Sejumlah elemen masyarakat di Kecamatan Modayag melontarkan kritik pedas terkait efektivitas kepolisian daerah dalam merespons berbagai aduan hukum yang masuk.

​Aspirasi ini muncul sebagai buntut dari ketidakpuasan warga atas penanganan sejumlah perkara yang dinilai jalan di tempat. Beberapa kasus menonjol, seperti dugaan perusakan lahan hingga insiden pembakaran di kawasan tambang rakyat yang terjadi beberapa bulan silam, hingga kini dianggap belum menemui titik terang.

​Warga menyatakan rasa kecewa lantaran laporan yang sudah diajukan hampir setahun lalu tidak menunjukkan progres signifikan. Ketidakpastian ini dikhawatirkan akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas aparat penegak hukum di wilayah Boltim.

Baca Juga: The Nice Park Manado Buka Suara Terkait Insiden 5 April: Tegaskan Komitmen Toleransi dan Beri Klarifikasi

​Sorotan dari Ormas Benteng Nusantara

​Ketua Umum Ormas Benteng Nusantara, Steven Kembuan, secara terbuka melayangkan kritik terhadap performa Kapolres Boltim, Golfried Hasiholan Pakpahan. Ia mempertanyakan alasan di balik belum adanya tindakan tegas terkait laporan perusakan tambang oleh sekelompok oknum.

​Selain perusakan, Steven juga mengungkit peristiwa pembakaran fasilitas tambang di Modayag yang sempat memicu keresahan publik. Menurutnya, transparansi penegakan hukum dalam kasus ini masih sangat minim.

​“Hingga saat ini, kejelasan mengenai kasus pembakaran dan perusakan di tambang Modayag masih gelap. Masyarakat terus bertanya-tanya ada apa di balik ini semua,” ungkap Steven.

​Dugaan Praktik Tambang Ilegal dan Alat Berat

​Isu lain yang memperkeruh situasi adalah maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) yang terpantau menggunakan alat berat jenis ekskavator secara terang-terangan. Skala operasional yang masif ini menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat mengenai adanya koordinasi di balik layar.

​Meski belum ada pembuktian hukum terkait adanya "upeti" atau setoran, warga mendesak otoritas terkait untuk segera melakukan pengecekan langsung ke lokasi guna melihat realitas yang ada.

​“Kami menantang pihak berwenang untuk survei langsung ke lapangan. Fakta tidak bisa dibohongi, kegiatan sebesar itu mustahil luput dari pantauan jika pengawasan berjalan efektif,” lanjutnya.

​Tuntutan Pencopotan kepada Kapolri

​Lemahnya supremasi hukum di wilayah tersebut dinilai telah mencoreng citra Polri. Sebagai langkah pamungkas, warga dan organisasi terkait meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera melakukan penyegaran kepemimpinan di Polres Boltim.