MINAHASA TENGGARA — Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara terus memperkuat langkah pengendalian inflasi sekaligus mendukung berbagai program strategis pemerintah pusat. Hal itu ditunjukkan melalui keikutsertaan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Fredy Tuda dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara daring, Senin (14/09/2026).
Fredy Tuda mengikuti rakor tersebut mewakili Bupati Minahasa Tenggara Ronald Kandoli dari Ruang Rapat Bupati. Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
Selain membahas perkembangan dan strategi pengendalian inflasi daerah, rakor tersebut juga dirangkaikan dengan dua agenda penting, yakni pembahasan verifikasi dan validasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ruang Bersama Indonesia untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Dalam mengikuti arahan pemerintah pusat, Wakil Bupati Fredy Tuda didampingi Sekretaris Daerah Mitra David H. Lalandos, AP, MM; Asisten Perekonomian dan Pembangunan Phebe Punuindoong, SH, M.Pd; Kepala Bappeda Dr. Grace Oroh, M.Pd; Kepala Dinas Pertanian Ir. Vecky Monigir, ME; Kepala Dinas Perikanan Budi Raranta, S.Pi, MAP; Kepala Dinas Ketahanan Pangan Olvi Tambajong, S.Pd, MAP; Kepala Bagian Ekonomi Albert Manurip, SE; serta perwakilan Dinas Perindagkop dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Minahasa Tenggara.
Keterlibatan jajaran terkait dalam rakor tersebut menunjukkan keseriusan Pemkab Mitra dalam menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat, khususnya yang berkaitan dengan stabilitas harga, ketahanan pangan, penguatan ekonomi masyarakat, serta pemberdayaan di tingkat desa dan kelurahan.
Pemkab Mitra juga berkomitmen menjaga koordinasi lintas sektor agar kebijakan pengendalian inflasi dapat berjalan efektif dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Melalui rakor tersebut, pemerintah daerah memastikan sinergi dengan pemerintah pusat terus diperkuat, tidak hanya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, tetapi juga dalam mendukung program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Minahasa Tenggara.