Dugaan Persekongkolan Terselubung di UKPBJ Minahasa Tenggara: Peserta Tender Dihadang Satpol PP hingga Dinyatakan Gugur

Minahasa Tenggara – Niat baik para penyedia jasa untuk mengikuti proses pembuktian kualifikasi paket tender di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Minahasa Tenggara berujung pada kekecewaan mendalam. Alih-alih mendapatkan ruang kompetisi yang adil, langkah mereka terhenti akibat barikade fisik berupa penghadangan di pintu gerbang kompleks perkantoran.

Berdasarkan kronologi yang dihimpun, para peserta tiba di lokasi tepat waktu sesuai dengan jadwal yang tertera pada surat undangan resmi dari UKPBJ. Namun, akses mereka justru ditahan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berjaga di pintu masuk.

Saat dipertanyakan mengenai dasar hukum pelarangan tersebut, petugas yang berjaga hanya memberikan penjelasan yang berbelit-belit dan tidak jelas. Meskipun para peserta telah menunjukkan surat undangan resmi dan berulang kali memohon izin untuk masuk demi memenuhi kewajiban tepat waktu, gerbang tetap tertutup rapat.

Ironi Gugurnya Peserta Akibat Skenario "Tidak Hadir"

Dampak dari penghadangan tersebut dinilai sangat tidak adil. Setelah tertahan di luar hingga batas waktu yang ditentukan habis, para penyedia jasa harus menerima kenyataan pahit karena dinyatakan gugur dari proses tender.

Alasan yang tertuang dalam sistem pengguguran pun menuai tanda tanya besar karena dinilai sebagai sebuah paradoks, yakni peserta dianggap "tidak menghadiri undangan pembuktian kualifikasi", padahal fisik mereka jelas-jelas dihalangi tepat di depan pintu masuk oleh oknum petugas.

Peristiwa ini memicu indikasi kuat adanya permainan dan persekongkolan terselubung. Menggunakan petugas penjaga ketertiban sebagai tameng untuk menghalangi akses peserta diduga sengaja dirancang agar peserta lain tidak dapat menembus batas waktu (deadline). Skenario ini diindikasikan untuk memuluskan jalan bagi kandidat atau penyedia jasa tertentu agar menang tanpa persaingan yang berarti, sekaligus mencederai prinsip pengadaan barang dan jasa yang transparan, terbuka, adil, dan akuntabel.

Tuntutan Tegas Penyedia Jasa

Merasa dirugikan secara materi, waktu, serta integritas proses lelang publik, para penyedia jasa mendesak pihak-pihak berwenang untuk segera mengambil tindakan tegas. Mereka menyampaikan tiga tuntutan utama:

1. Pengusutan Tuntas: Meminta Aparat Penegak Hukum (APH), Inspektorat, serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) turun tangan mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang dan persekongkolan ini.

2. Evaluasi Ulang Tender: Menuntut agar proses tender paket terkait dibatalkan atau dilakukan pembuktian kualifikasi ulang secara transparan dengan pengawalan pihak independen.

3. Sanksi Tegas: Memberikan sanksi berat kepada oknum di UKPBJ maupun oknum aparat yang terlibat dalam skenario penghadangan tersebut.

***/Dede