Jawab Isu Miring dengan Aksi, BSG Gandeng Pemda se-Sulut Optimalkan Pajak Daerah dan Perangi Rokok Ilegal

​

BOLSEL, SULUTZONE.COM – Di tengah derasnya arus informasi yang kerap mendaur ulang isu lama terkait dana Corporate Social Responsibility (CSR), PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo (Bank SulutGo/BSG) memilih menjawabnya dengan pembuktian nyata. BSG terus memperkokoh posisinya sebagai mitra strategis pemerintah daerah lewat aksi kolaborasi yang transparan.

​Teranyar, langkah konkret ditunjukkan BSG pada Kamis (2/7/2026) di Molibagu, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel). BSG resmi melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Sinergi Pajak Daerah serta Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk seluruh wilayah Sulawesi Utara (Sulut).

​Agenda strategis ini dihadiri langsung oleh Direktur Operasional BSG, Louisa Parengkuan, yang mewakili Direktur Utama Revino Pepah. Turut hadir Bupati Bolsel, Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, serta Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Sulut.

​Penandatanganan PKS ini merupakan tindak lanjut nyata dari Memorandum of Understanding (MoU) yang sebelumnya telah disepakati oleh Gubernur Sulut bersama para Bupati dan Wali Kota pada 23 Februari 2026 lalu.

Baca Juga: BSG Bersama PNM dan OJK Sukseskan Giat GENCARKAN 2026 di Bone Bolango

​Dalam kerja sama ini, fokus sinergi dibuat sangat terukur, yaitu mengintegrasikan dan memaksimalkan penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), hingga Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Langkah ini menjadi bukti komitmen BSG dalam mendorong kemandirian fiskal di Bumi Nyiur Melambaian secara berkelanjutan.

​Tidak hanya fokus pada optimalisasi pendapatan, bank berjuluk "Torang pe Bank" ini juga menunjukkan tanggung jawab sosial-ekonomi yang konkret. BSG menyatakan dukungan penuh terhadap kampanye pengawasan peredaran rokok ilegal tanpa cukai yang selama ini menggerus pendapatan negara maupun daerah.

​Untuk mendukung penuh program ini, BSG telah menyiapkan infrastruktur perbankan dan layanan digital yang mumpuni.

​"Kami siap memastikan proses rekonsiliasi, pelimpahan hasil pajak, hingga transaksi keuangan daerah berjalan secara cepat, aman, dan transparan demi mendorong kemandirian fiskal daerah," tegas manajemen BSG melalui kesiapan infrastruktur digitalnya.

​Lewat implementasi prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang ketat, kerja sama ini menjadi jawaban elegan BSG terhadap berbagai kebisingan isu usang. Pencapaian ini sekaligus menegaskan bahwa BSG tetap berlari kencang dan fokus memberikan pelayanan terbaik demi kepentingan publik dan kemajuan daerah.

***