Gelar Aksi Damai di Dewan Provinsi, Koalisi Mapalus ProGibran Desak DPRD Sulut Kawal Program MBG hingga WPR ke Pusat

​Menurut massa, penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sangat mendesak demi memberikan kepastian hukum, rasa aman, dan multiplier effect bagi ekonomi penambang lokal.

​Terkait hal tersebut, Amir Liputo membeberkan bahwa DPRD Sulut telah bergerak melayangkan desakan ke kementerian terkait. "DPRD sudah menyerahkan dukungan tersebut kepada Gubernur Sulut untuk diperjuangkan di tingkat pusat," ungkap Amir.

​Kritisi Minimnya Kehadiran Anggota Dewan

​Kendati aksi berjalan kondusif, koordinator aksi lainnya, Peps Kembuan, sempat menyayangkan minimnya jumlah wakil rakyat yang keluar menemui mereka.

​"Kami akan mencatat anggota dewan yang tidak mau menerima rakyat di rumah rakyat. Aspirasi masyarakat harus didengar dan diperjuangkan," sentil Peps.

​Usai merampungkan aksi di gedung cengkih DPRD Sulut, ratusan massa tersebut bergerak tertib untuk melanjutkan penyampaian aspirasi ke Kantor Gubernur Sulawesi Utara dan Mapolda Sulut.

***/dede