Gelar Aksi Damai di Dewan Provinsi, Koalisi Mapalus ProGibran Desak DPRD Sulut Kawal Program MBG hingga WPR ke Pusat

​ SULUTZONE.COM, MANADO – Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Mapalus ProGibran mendatangi Kantor DPRD Sulawesi Utara pada Kamis (25/6/2026).

Kedatangan massa ini bertujuan untuk menggelar aksi damai guna menyuarakan dukungan penuh terhadap program-program prioritas nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

​Dalam orasinya, massa menuntut pimpinan dan anggota DPRD Sulut untuk mengawal dan meneruskan aspirasi mereka ke pemerintah pusat, terutama terkait keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, serta delapan Program Hasil Terbaik Cepat (Asta Cita).

​"Walaupun berbeda pilihan pada masa pemilu, kita harus sepakat bahwa Presiden kita adalah Prabowo. Semua aspirasi masyarakat yang kami sampaikan hari ini harus diteruskan hingga ke pemerintah pusat," tegas Koordinator Aksi, Steven Kembuan.

​Respons Anggota DPRD Sulut: 'Tangkap Tikusnya, Jangan Bakar Lumbungnya'

​Aspirasi dari Koalisi Mapalus ProGibran ini diterima langsung oleh dua legislator Sulut, Louis Schramm dan Amir Liputo. Keduanya menyatakan komitmen siap mengawal seluruh tuntutan massa hingga ke tingkat nasional.

​Louis Schramm menilai program besutan Prabowo-Gibran tersebut membawa efek domino yang sangat positif bagi perekonomian lokal.

​"MBG dan Koperasi Merah Putih memiliki manfaat besar. Program ini memotong mata rantai tengkulak sehingga petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha lokal dapat menikmati hasil usahanya secara lebih adil," tutur Louis.

​Senada, Amir Liputo ikut pasang badan agar program pro-rakyat ini tidak dihentikan di tengah jalan hanya karena masalah teknis atau pengawasan.

​"Jika ada persoalan dalam pelaksanaannya, maka yang harus diperbaiki adalah oknum yang menyalahgunakan program tersebut, bukan programnya yang dihentikan. Jika ada tikus di lumbung padi, maka yang ditangkap adalah tikusnya, bukan membakar lumbungnya," tegas Amir disambut riuh tepuk tangan massa.

​Tuntut UU Perampasan Aset dan Transparansi Badan Gizi Nasional

​Selain fokus pada program kesejahteraan, massa juga menyoroti aspek penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Mereka meminta pemerintah menjamin akuntabilitas pengelolaan program di bawah Badan Gizi Nasional (BGN).

​Ketua DPP Sulut, Noldy Poluakan, mendesak agar regulasi hukum terkait koruptor semakin diperketat. "Saya meminta agar Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor segera disahkan karena instrumen pencegahan korupsi yang ada saat ini masih perlu diperkuat," cetus Noldy.

​Dukung Gubernur YSK Percepat Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)

​Isu lokal yang tidak kalah krusial turut disuarakan dalam aksi ini. Massa menyatakan dukungan penuh kepada Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling (YSK), dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay untuk melakukan percepatan realisasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).