Tegaskan Komitmen Pelayanan Publik, Bupati Joune Ganda Hadiri Entry Meeting Ombudsman RI

MANADO, SULUTZONE.COM – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) terus menunjukkan keseriusannya dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Hal ini ditunjukkan lewat kehadiran Bupati Minahasa Utara, Dr. Joune J.E. Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., dalam agenda Entry Meeting Opini Ombudsman RI terkait Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026 di Manado, Selasa (4/8/2026).

​Langkah ini menjadi bentuk komitmen nyata Pemkab Minut di bawah kepemimpinan Bupati Joune Ganda untuk memperkuat sistem pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, adaptif, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Baca Juga: Sinergi Polresta Manado dan Pemkot Perkuat Mitigasi Hadapi Dampak El Nino

​Menurut Bupati Joune Ganda, proses penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman RI bukan sekadar bentuk evaluasi rutin harian. Lebih dari itu, momentum ini dimaknai sebagai pijakan strategis untuk membangun budaya pelayanan yang berkualitas tinggi dan terbebas dari praktik maladministrasi secara berkelanjutan.

​"Pelayanan publik yang baik adalah hak masyarakat dan kewajiban kita sebagai penyelenggara pemerintahan. Evaluasi dari Ombudsman RI menjadi dorongan bagi seluruh perangkat daerah di Minahasa Utara untuk terus membenahi diri, berinovasi, dan menjaga kepercayaan publik," ujar Joune Ganda di sela-sela kegiatan.

​Kegiatan strategis ini dipimpin langsung oleh Anggota Ombudsman RI, Abdul Ghofar Ismail, serta dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, bersama jajaran kepala daerah se-Sulawesi Utara.

Baca Juga: Dukung Transparansi dan Akuntabilitas, Kapolresta Manado Hadiri Entry Meeting BPK RI di Mapolda Sulut

​Dalam arahannya, Gubernur Yulius Selvanus menekankan bahwa standar mutu pelayanan publik merupakan cermin utama dari kualitas penyelenggaraan suatu pemerintah daerah. Gubernur menggarisbawahi pentingnya pengintegrasian peningkatan mutu layanan ke dalam dokumen perencanaan daerah, kecukupan alokasi anggaran, hingga evaluasi yang konstan—termasuk memastikan kesiapan dan mitigasi dampak iklim seperti El Niño agar pelayanan dasar masyarakat tidak terganggu.

​Menanggapi arahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara berkomitmen penuh menjadikan reformasi birokrasi dan peningkatan mutu layanan publik sebagai fondasi utama. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan makin berintegritas di Tanah Tonsea. 

Baca Juga: SELAMAT BEKERJA! Wali Kota Bitung Hengky Honandar Serahkan SK PALA ke 8 Camat untuk 69 Kelurahan