DPW NasDem Sulut Kecam Pemberitaan Majalah Tempo, Layangkan Somasi dan Tuntut Permintaan Maaf

MANADO, SULUTZONE – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Sulawesi Utara secara resmi menyatakan sikap tegas terhadap pemberitaan dan visualisasi yang disajikan oleh Majalah Tempo dalam edisi terbaru. NasDem Sulut menilai konten tersebut melanggar etika jurnalistik dan cenderung tendensius.

Ketua DPW Partai NasDem Sulawesi Utara, Dr. J Victor Mailangkay, SH.MH, bersama Sekretaris Michael Thungari, SE.MM, menegaskan bahwa narasi yang dibangun berpotensi menimbulkan persepsi bias di tengah masyarakat.

"Pemberitaan tersebut mencederai prinsip-prinsip etika jurnalistik. Oleh karena itu, kami menyampaikan poin-poin pernyataan sikap resmi," tulis keterangan dalam siaran pers yang diterima redaksi Sulutzone.com, Rabu (15/04/2026).

7 Poin Pernyataan Sikap DPW NasDem Sulut
​Dalam surat pernyataan resmi tersebut, terdapat tujuh poin utama yang menjadi tuntutan NasDem Sulut:

• ​Menghormati Kebebasan Pers: NasDem menegaskan tetap menghormati pers sebagai pilar demokrasi sesuai UU No. 40 Tahun 1999.
• ​Kekecewaan terhadap Majalah Tempo: Menyayangkan pemberitaan yang dianggap tidak proporsional dan merendahkan martabat Ketua Umum Partai NasDem.
• ​Tuntut Permintaan Maaf: Mendesak Majalah Tempo meminta maaf secara terbuka kepada Ketua Umum dan seluruh kader NasDem se-Indonesia.
• ​Klarifikasi dan Pelurusan: Meminta pihak redaksi Tempo melakukan klarifikasi sesuai prinsip keberimbangan dan akurasi.
• ​Aduan ke Dewan Pers: Mendorong Dewan Pers melakukan penilaian etik guna menjaga integritas dunia pers nasional.
• ​Langkah Somasi: Meminta DPP Partai NasDem untuk melayangkan somasi resmi sesuai hukum yang berlaku.
• ​Supremasi Hukum: Menegaskan komitmen partai terhadap hukum yang adil dan pasti di Indonesia.
  ​Pernyataan sikap ini ditutup dengan seruan "Restorasi Indonesia!" sebagai bentuk semangat kader di Sulawesi Utara dalam menghadapi isu tersebut.

​Hingga berita ini diturunkan, pihak DPW NasDem Sulut terus melakukan koordinasi dengan pengurus pusat untuk mengawal langkah hukum dan administrasi terkait perselisihan pemberitaan ini.

​***